Frequently Asked Question (FAQ) Jaringan Dokumen Informasi dan Hukum - Pusat Pelaporan dan Alalisis Transaksi Keuangan

Keputusan Menteri Koodinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor MKH-17.HK.05.01 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Serta Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Tahun 2026

Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Serta Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Tahun 2026

Peraturan PPATK Nomor PER-11/1.02/PPATK/06/2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan

Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan

Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 2 Tahun 2026 tentang Larangan Pemberian Gratifikasi terkait Hari Raya Keagamaan dan Hari Besar Lainnya kepada Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Larangan Pemberian Gratifikasi terkait Hari Raya Keagamaan dan Hari Besar Lainnya kepada Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor MKH-6.HK.01.01 Tahun 2026 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pembentukan Kelompok Kerja Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan Badan Kepegawaian Negara

Pertukaran Dan Pemanfaatan Data Dan/Atau Informasi

Nota Kesepahaman antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan Kementerian Imipas

Kerja Sama Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Dan Kementerian Imigrasi Dan Pemasyarakatan

Nota Kesepahaman antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan Kementerian Sosial

Sinergi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Di Lingkungan Kementerian Sosial

Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Penguatan Koordinasi Dan Kerja Sama Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan

Perjanjian Kerja Sama Antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan Dalam Lingkup Tugas Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan

Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan Direktorat Jenderal Pajak

Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Serta Untuk Kepentingan Penerimaan Pajak

Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan Badan Siber dan Sandi Negara

Perjanjian Kerja Sama Antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Perjanjian Kerja Sama Antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Perjanjian Kerja Sama Antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri

Perjanjian Kerja Sama Antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dengan Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri

Nota Kesepahaman antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan PT Pertamina (Persero)

Kerja Sama Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Nota Kesepahaman antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan Otorita Ibu Kota Nusantara

Kerja Sama Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Otorita Ibu Kota Nusantara

Nota Kesepahaman antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan Kementerian Pertahanan

Kerja Sama Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, Serta Informasi Strategis Pertahanan

Nota Kesepahaman antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan Badan Siber Dan Sandi Negara

Pelindungan Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

Nota Kesepahaman antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan PT KAI

Kerja Sama Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Nota Kesepahaman antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan KPK

Kerja Sama Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang

Nota Kesepahaman antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan Kementerian Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Kerja Sama Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Nota Kesepahaman antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan SKK Migas

Kerja Sama Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Lingkungan Kegiatan saha Hulu Minyak Dan Gas Bumi

Nota Kesepahaman antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan Kementerian ATR/BPN

Kerja Sama Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

Nota Kesepahaman antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan Kementerian Hukum

Sinergi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Di Bidang Analisis Transaksi Keuangan Dan Hukum

Nota Kesepahaman antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan Kementerian Kehutanan

Sinergi Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Bidang Kehutanan

Nota Kesepahaman antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan Badan Gizi Nasional

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Urgensi Pembuktian Tidak Langsung dalam Perkara TPPU

Analisis Konsep Special Purpose Vehicle dan Trustee dalam UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dari Perspektif Anti Pencucian Uang

Penerapan Program APU PPT bagi Pedagang Fisik Emas Digital dan LJK yang Menyelenggarakan Kegiatan Usaha Bulion

Penyalahgunaan Payment Gateway sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang

Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Registrasi Advokat melalui Kantor Hukum pada Aplikasi GOAML

Pedoman Pelaksanaan Registrasi Advokat melalui Kantor Hukum pada Aplikasi GOAML

Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 3 Tahun 2025 tentang Larangan Permintaan dan Penerimaan Gratifikasi oleh Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Larangan Permintaan dan Penerimaan Gratifikasi oleh Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Peraturan PPATK Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2025-2029

Rencana Strategis Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2025-2029

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 7 Tahun 2025 tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Penyalahgunaan Dana Program Makan Bergizi Gratis

Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Penyalahgunaan Dana Program Makan Bergizi Gratis

Peraturan PPATK Nomor 01 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaporan Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain Ke Dalam atau Ke Luar Daerah Pabean Indonesia Melalui Aplikasi goAML

Tata Cara Pelaporan Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain Ke Dalam atau Ke Luar Daerah Pabean Indonesia Melalui Aplikasi goAML

Nota Kesepahaman antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan Pemprov DKI Jakarta

Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Putusan Perkara Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby Atas Nama Terdakwa PUPUT TANTRIANA dan HASAN AMINUDDIN

Putusan Perkara Nomor 1/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG Atas Nama Terdakwa AGUS HARTONO

Putusan Perkara Nomor 27/PID.SUS-TPK/2025/PT SMG Atas Nama Terdakwa KEDY AFANDI

Putusan Nomor 1078/Pid.Sus/2024/PN Smr atas nama ARIE YUDHA PRASETYA

Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Bgl atas nama TIARA KANIA DEWI BINTI USMAN ALI (ALM)

Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2025/PN Byw atas nama BARIK ABDUL GHOFUR

Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2025/PN Bjm atas nama EMDJI YOELMITHA ALIAS MITHA ALIAS MIMI BINTI ABDUL MADJID ACHMAD

Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Pbu atas nama DARMULYADI BIN HAMZAH (Alm)

Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2025/PN Pbu atas nama AHMAD BAIHAQI BIN MUSMULYADI

Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2025/PN Pbu atas nama M. Radhie Bin Abdul Gafar

Putusan Perkara Nomor : 1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI Atas Nama Terdakwa Harvey Moeis

Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 4 Tahun 2025 tentang Larangan Pemberian Gratifikasi terkait Hari Raya kepada Pejabat dan Pegawai di Lingkungan PPATK

Larangan Pemberian Gratifikasi terkait Hari Raya kepada Pejabat dan Pegawai di Lingkungan PPATK

Peraturan PPATK Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-02/1.02/PPATK/02/15 tentang Kategori Pengguna Jasa yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencabutan Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-02/1.02/PPATK/02/15 tentang Kategori Pengguna Jasa yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang

Penetapan Nomor 280/Pdt.G/2025/PN Jkt Pst atas nama Dwi Pramana

Putusan Nomor 9/PID.TPK/2024/PT BBL

Putusan Nomor K9/PID.TPK/2024/PT BBL atas nama Iwan Sahie

Putusan Perkara Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Pso atas nama Fitra Ganing alias Baso Baso

Putusan Perkara Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst atas nama Hasan Tjhie

Putusan Perkara Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst atas nama Reza Andriansyah

Putusan Nomor 45/Pid.Sus/TPK/2018/PN Jkt Pst atas nama Suparta

Putusan Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst atas nama Helena

Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst atas nama Harvey Moeis

Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg atas nama Ridwan bin Nasdi

Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2024/PN Sbs atas nama Ketiani Als Keti Binti Perdi

Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Surat Edaran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Pengguna Jasa Terpadu Melalui Aplikasi Pelaporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu

Perubahan atas Surat Edaran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Pengguna Jasa Terpadu Melalui Aplikasi Pelaporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu

Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-02 /1.02/PPATK/02/2014 tentang Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu

Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu

Peraturan PPATK Nomor 06 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Perencana Keuangan

Putusan Perkara Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Ksn Terdakwa Atas Nama Ripansyah alias Isah bin Alm. Ramli

Putusan Perkara Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Ksn atas nama Ripansyah alias Isah bin Alm. Ramli

Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Lsm atas nama Muhammad Malik Bin Khairuddin (Alm)

Peraturan PPATK Nomor 6 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Standar Pelayanan di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Peraturan PPATK Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi Termasuk yang Terkait dengan Orang atau Korporasi dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain dan Profesi Serta Perposan Sebagai Penyedia Jasa Giro

Pedoman Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi Termasuk yang Terkait dengan Orang atau Korporasi dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain dan Profesi Serta Perposan Sebagai Penyedia Jasa Giro

Putusan Perkara Nomor 25/Pid. Sus-TPK/2024/PN Pal Terdakwa Atas Nama Achmad Tamrin, S.STP.,ME

Diseminasi Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorism Financing 2024

Tiga Langkah Prioritas Desk Pemberantasan Judi Online

Draf Pertama Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan, Langkah Maju Perangi Kejahatan Eksploitasi Seksual Anak

Indonesia Darurat Narkoba, Perputaran Uang Capai Rp99 Triliun

Rembuk Bersama, Satukan Cita Demi Indonesia Bebas Pencucian Uang

PPATK – BPKH Komit Bersama Menjaga Integritas Pengelolan Keuangan Haji

Kolaborasi PPATK dan TNI Angkatan Laut Dukung Pemberantasan Narkoba dan Judi Online

Kolaborasi Perpustakaan PPATK dan ICW Bahas Pentingnya RUU Perampasan Aset

Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, TPPT, dan PPSPM Tahun 2025− 2029

The Role of FIUs in the National Risk Assessment Process Information Exchange Working Group

Egmont Group of Financial Intelligence Units Operational Guidance for FIU Activities and The Exchange of Information

Egmont Group of Financial Intelligence Units Charter

Egmont Group of Financial Intelligence Units Support and Compliance Process

Egmont Group of Financial Intelligence Units Annual Report 2022/2023

Egmont Group of Financial Intelligence Units Annual Report 2021/2022

Egmont Group of Financial Intelligence Units Annual Report 2020/2021

Customs - FIU Cooperation Handbook

Egmont Group Strategic Plan 2022 –2027

Principles for Information Exchange Between Financial Intelligence Units

APG Strategic Plan: 2020 - 2024

Regional Roadmap to Reinvigorate The Platform to Fast-Track The Implementation of The United Nations Convention Against Corruption in Southeast Asia (2024-2027)

APG Yearly Typologies Report 2024: Methods and Trends of Money Laundering, Terrorism Financing and Proliferation Financing.

APG Terms of Reference

APG Mutual Evaluation Committee Terms of Reference

APG Information and Communications Strategy

APG Budget and Business Plan 2024-2025 Out-of-session adoption by members: Governance Committee Meeting 30 July 2024

Annual Report Asia/Pacific Group on Money Laundering 2022-2023

APG Yearly Typologies Report 2023: Methods and Trends of Money Laundering and Terrorism Financing

FATF Report Terrorist Financing Risk Assessment Guidance

Guidance for A Risk-Based Approach Beneficial Ownership and Transparency of Legal Arrangements

Methodology for Assessing Technical Compliance with The FATF Recommendations and The Effectiveness of AML/CFT/CPF Systems

FATF Report Crowdfunding for Terrorism Financing October 2023

Combating the Terrorist Financing Abuse of Non-Profit Organisations

Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Measures Indonesia (Mutual Evaluation Report)

Executive Summary Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Measures in Indonesia

International Standards on Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism & Proliferation The FATF Recommendations

FATF Guidance Money Laundering National Risk Assessment Guidance

Illicit Financial Flows from Cyber-Enabled Fraud

Sidang TPPU Helena Lim Hadirkan Keterangan Ahli dari PPATK

Surat Edaran Nomor 08 Tahun 2024 Tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Green Financial Crime

Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Green Financial Crime

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 2010 On Prevention and Eradication of Criminal Act of Money Laundering

Prevention and Eradication of Criminal Act of Money Laundering

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang

Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi Penyidik Penuntut Umum Dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme

Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak Pidana Pencucian Uang

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pembentukan Keanggotaan Indonesia Pada Egmont Group

Pembentukan Keanggotaan Indonesia Pada Egmont Group

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2021 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan

Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan

Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

PPATK 4th Legal Forum "Urgensi Regulatory Technology dan Digital Evidence Dalam mendukung Efektivitas Penegakan Hukum TPPU dan TPPT"

Diseminasi "Securing Hasil Tindak Pidana Lintas Batas Negara Melalui Implementasi Regulasi Mengenai Penundaan, Penghentian, dan Pemblokiran Transaksi"

Posibilitas Kepemilikan Saham oleh Koperasi sebagai Sarana Tidak Pidana Pencucian Uang

Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Fintech P2P Lending Dari Tindak Pidana Ekonomi dan Terhadap Penyedia Layanan Fintech P2P Lending Ilegal

Urgensi Pemberian Keterangan Ahli dalam Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang

TPPU Sebagai Follow Up Crime atau Independent Crime, Manakah Yang Sah?

Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset dengan Tindak Pidana

-

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

PPATK 3rd LEGAL FORUM “Menyambut Pemberlakuan Pajak Karbon (Carbon Tax)” :Mewujudkan Green Economy Berintegritas Melalui Upaya Disrupsi Pencucian Uang pada Pajak Karbon

-

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi

Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU

Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU

Bahan Diseminasi PP Nomor 2 Tahun 2016 : Pemanfaatan Dan Informasi Dari Instansi Pemerintah Atau Lembaga Swasta Oleh PPATK

-

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2016 Tentang Pembawaan Uang Tunal Dan/Atau Instrumen Pembayaran Lain Ke Dalam Atau Ke Luar Daerah Pabean Indonesia

Pembawaan Uang Tunal Dan/Atau Instrumen Pembayaran Lain Ke Dalam Atau Ke Luar Daerah Pabean Indonesia

Putusan Perkara NOMOR : 28/PID.SUS/2019/PT PTK Terdakwa Atas Nama Lisda Nova

Putusan nomor : 208/PID.SUS/2017/PT.DKI Terdakwa Atas Nama Rabiatun Sa Diah

Putusan Perkara Nomor 149/PID.SUS/2018/PT PTK Terdakwa atas nama Susanto Alias Wesley

Putusan Perkara NOMOR 1491 K/PID.SUS/2016 Terdakwa Atas Nama Joni Wijaya

Perkara Nomor 301 K/PID.SUS/2017 Terdakwa Atas Nama Georgius Rudi Hartono

Perkara Nomor 253 / Pid.Sus / 2017 / PN.Kbm Terdakwa Atas Nama Budi Santoso Bin M Soewandi

Putusan Perkara Nomor 1072K/PID.SUS/2018 Terdakwa Atas Nama Ahmad Lusi Bin Lulu Sima

Putusan Perkara Nomor 143 K/PID.SUS/2017 Terdakwa Atas Nama Abdullah Alias Dulah

perkara nomor 383 KPID.SUS2017 Terdakwa atas nama Sudjatmiko

Putusan Nomor : 27- K/PM.II - 11/AD/II I / 2011 Terdakwa Atas Nama Joko Krisata

Putusan Nomor : 27- K/PM.II - 11/AD/II I / 2011 Terdakwa Atas Nama Joko Suripto

Putusan Perkara Nomor 863/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr. Terdakwa Atas Nama Barry Hans Martin

Putusan Perkara Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Clp Terdakwa Atas Nama Deden Wahyudi

Putusan Perkara Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Jpa Terdakwa Atas Nama Nur Eka Suryani Pegawati alias Ana

Putusan Perkara Nomor 223/Pid.Sus/2015/PN.Jpa Terdakwa Atas Nama Nur Eka Suryani Pegawati alias Ana

Putusan Perkara Nomor 1326/Pid.Sus/2019/PN Mks Terdakwa Atas Nama Lusia Rita Agusti

Putusan Perkara Nomor Nomor: 1875/PID.B/2019/PN.JKT.BRT. Terdakwa Atas Nama Nurul Ainulia

Putusan Perkara Nomor: 1874/PID.B/2019/PN.JKT.BRT. Terdakwa Atas Nama Hendrian Baehaki Dkk

Putusan Perkara Nomor 438/Pid.Sus/2014/PN Stb Terdakwa Atas Nama Mohd. Azwar Alias Siwa Alias Bang Wa Alias Yahwa Alias Aceh

Putusan Perkara Nomor 250/K/Pid.Sus/2018 Terdakwa Atas Nama Murtala Ilyas

Putusan Perkara Nomor 114/Pid.Sus/2011/PN.Clp. Terdakwa Atas Nama Drs. Marwan Adli Bc.IP.Msi

Putusan Perkara Nomor 114/Pid.Sus/2011/PN.Clp. Terdakwa Atas Nama Marwan Adli

Putusan Perkara Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm. Terdakwa Atas Nama Suwandar Alias Koko

Putusan Perkara Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst. Terdakwa Atas Nama Sony Sulaiman

Putusan Perkara Nomor 159Pid.SUSTPK2015PN.Jkt.Pst. Terdakwa Atas Nama Nazaruddin

Putusan Perkara Nomor 14/PID.Sus/2016/PN.Pkl. Terdakwa Atas Nama Muhammad Taufik

Putusan Perkara Nomor: 1308/Pid.B/2017/PN. Bdg Terdakwa Atas Nama Frans Leonardi

Putusan Perkara Nomor 1805/Pid.B/2019/PN Sby Terdakwa Atas Nama Drs HC Edy Purnomo

Putusan Perkara Nomor 2322/Pid.B/2018/PN.Jkt.Brt Terdakwa Atas Nama IMANUEL ARDI KRISTIANTO

Putusan Banding Perkara Nomor 1154/PID/2019/PT.MKS Terdakwa Atas Nama H.MUH.HAMZAH MAMBA.SHi, Als ABU HAMZAH Als. HAMZAH Als PAK ABU Als ANCA Bin SAPARENG MAMBA.

Putusan Perkara Nomor 235/pid.b/2019/pn/sbr Terdakwa Atas Nama Deni Alias Deni Damora Bin Khomedi. Alm

Putusan Banding Perkara Nomor 19 4/ PID / 2019 / PT MKSTerdakwa Atas Nama H.MUH.KASIM SUNUSI BIN SUNU DG. NOMPO

Putusan Banding Perkara Nomor 194/ PID / 2019 / PT MKS Terdakwa Atas Nama H.MUH.KASIM SUNUSI BIN SUNU DG. NOMPO

Putusan Perkara Nomor 1377_pid.b_2018_pn_mks_ Terdakwa Atas Nama H.MUH.KASIM SUNUSI BIN SUNU DG. NOMPO

Putusan Perkara Nomor 145/Pid.B/2019/PN JKT.SEL Atas Nama Terdakwa Farah Diana Adithaputri

Putusan Perkara Nomor 1379/Pid.B/2018/PN.MKS. Atas Nama Terdakwa Nursyahriah Mansyur Alias Ibu Ria Binti Masyur Maulana

Putusan Perkara Nomor: 84/Pid.B/2018/PN. Dpk. Atas Nama Siti Nuraida Hasibuan Alias Kiki

Putusan Perkara Nomor : 588/Pid.B/2018/PN. Srg. Atas Nama Terdakwa Christian Thanos

Peraturan Bersama Kepala PPATK Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pencantuman Identitas Orang Dan Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Dan Pemblokiran Serta Merta Atas Dana Milik Orang Atau Korporasi Yang Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

Pencantuman Identitas Orang Dan Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Dan Pemblokiran Serta Merta Atas Dana Milik Orang Atau Korporasi Yang Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

APG Mutual Evaluation Committee Terms of Reference

APG Terms of Reference

APG Yearly Typologies Report 2024: Methods and Trends of Money Laundering Terrorism Financing and Proliferation Financing.

REGIONAL ROADMAP TO REINVIGORATE THE PLATFORM TO FAST-TRACK THE IMPLEMENTATION OF THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION IN SOUTHEAST ASIA (2024-2027)

APG Strategic Plan: 2020 - 2024

Principles for Information Exchange Between Financial Intelligence Units

Egmont Group Strategic Plan 2022-2027

Customs - FIU Cooperation Handbook

Egmont Group of Financial Intelligence Units Annual Report 2020/2021

Egmont Group of Financial Intelligence Units Annual Report 2021/2022

Egmont Group of Financial Intelligence Units Annual Report 2022/2023

Egmont Group of Financial Intelligence Units Support and Compliance Process

Egmont Group of Financial Intelligence Units Charter

Egmont Group of Financial Intelligence Units Operational Guidance for FIU Activities and The Exchange of Information

The Role of FIUs in the National Risk Assessment Process Information Exchange Working Group

Indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penyalahgunaan Kawasan Berikat

Penerapan Delik Pencucian Uang untuk Tujuan Pemidanaan & Asset Recovery

Tinjauan Hukum Terhadap Pola Transaksi Keuangan dan Struktur Organisasi Korporasi dalam Menentukan Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Manfaat dalam TPPU dan/atau Tindak Pidana Asal Lain

Tinjauan Hukum Terhadap Efektifitas Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan PPATK dalam Penegakan Hukum Perkara TPPU

Analisis Hukum atas Persepsi Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang

Nominee Agreement di Indonesia untuk Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang

Tinjauan Hukum atas Penerapan Perampasan Aset Tanpa Melalui Pemidanaan (Nonconviction Based Asset Forfeiture)

Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Upaya Pengoptimalisasiannya

Tinjauan Hukum mengenai Ketentuan Anti Tipping Off dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pembuktian Unsur Menyembunyikan dan Menyamarkan dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang

Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Tempus Deliciti-nya Sebelum Penyidik yang Bersangkutan Memiliki Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang

Optimalisasi Penerapan Automatic Exchange of Information (AEoI) dalam Mendorong Pendapatan Negara atas Pungutan Pajak Penghasilan

-

Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 8 Tahun 2019 tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Tindak Pidana Narkotika

Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Tindak Pidana Narkotika

Tinjauan Hukum terhadap Nominee Agreement Kepemilikan Saham pada Penanaman Modal Asing Berbentuk Perusahaan Joint Venture

-

Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 3 Tahun 2015 tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan

Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan

Risiko dan Posibilitas Penyalahgunaan Aset Kripto dalam Kejahatan Pencucian Uang

-

Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 2 Tahun 2016 tentang Contoh-Contoh Pengisian Uraian Rincian Transaksi pada Laporan Transaksi bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain

Contoh-Contoh Pengisian Uraian Rincian Transaksi pada Laporan Transaksi bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain

Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Fintech P2P Lending dari Tindak Pidana Ekonomi dan terhadap Penyedia Layanan Fintech P2P Lending Ilegal

-

Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Identitasnya Tercantum dalam DTTOT

Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Identitasnya Tercantum dalam DTTOT

Kedudukan Pendekatan Follow The Money terhadap Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Penindakan Praktik Politik Uang

-

Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 3 Tahun 2016 tentang Contoh Formulir Surat Pesanan Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

Contoh Formulir Surat Pesanan Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

Posibilitas Eksistensi Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang Stand Alone Money Laundering di Indonesia

-

Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Pengguna Jasa Terpadu Melalui Aplikasi Pelaporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu

Tata Cara Penyampaian Informasi Pengguna Jasa Terpadu Melalui Aplikasi Pelaporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu

Probabilitas Praktik Predatory Pricing pada Kegiatan Usaha dengan Menggunakan Hasil Kejahatan sebagai Modal Usaha

-

Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

Diskursus Larangan Nikah dengan Rekan Sekantor bagi Aparatur Sipil Negara

-

Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

The Environment and Forestry Investigators Authority in Money Laundering Offenses

-

Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Jenis Transaksi (Transmode Code) dan Instrumen Transaksi (Funds Code) dalam Aplikasi goAML bagi Bank Umum

Pedoman Pemilihan Jenis Transaksi (Transmode Code) dan Instrumen Transaksi (Funds Code) dalam Aplikasi goAML bagi Bank Umum

Rasionalitas dan Konsekuensi Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru

-

Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Format Transaksi dan Format Aktivitas dalam Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait Pendanaan Terorisme bagi Penyedia Jasa Keuangan

Pedoman Penggunaan Format Transaksi dan Format Aktivitas dalam Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait Pendanaan Terorisme bagi Penyedia Jasa Keuangan

Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha Yang Berbasis Pada Wanprestasi Atas Perjanjian Pembiayaan (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 481K/PDT.SUS-BPSK/2015)

-

Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Jenis Transaksi dan Instrumen Transaksi dalam Aplikasi GoAML bagi BPR dan BPR Syariah

Pedoman Pemilihan Jenis Transaksi dan Instrumen Transaksi dalam Aplikasi GoAML bagi BPR dan BPR Syariah

Posibilitas Kepemilikan Saham oleh Koperasi sebagai Sarana Tidak Pidana Pencucian Uang

-

Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Jenis Transaksi dan Instrumen Transaksi dalam Aplikasi goAML bagi Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank

Pedoman Pemilihan Jenis Transaksi dan Instrumen Transaksi dalam Aplikasi goAML bagi Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank

Diskrepansi Antara Objek Kewajiban Pelaporan Bagi Bank Berdasarkan Undang-Undang Pencucian Uang Dengan Yang Wajib Dirahasiakan Berdasarkan Ketentuan Anti-Tipping Off

-

Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Jenis Transaksi dan Instrumen Transaksi dalam Aplikasi GoAML bagi Penyelenggara Transfer Dana

Pedoman Pemilihan Jenis Transaksi dan Instrumen Transaksi dalam Aplikasi GoAML bagi Penyelenggara Transfer Dana

Pemaknaan Unsur Pengetahuan dalam Delik Pencucian Uang: Telaah Kritis Terhadap Doktrin Pro Parte Dolus Pro Parte Culpa

Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Jenis Transaksi (Transmode Code) dan Instrumen Transaksi (Funds Code) dalam Aplikasi GoAML bagi Perusahaan Pembiayaan

Pedoman Pemilihan Jenis Transaksi (Transmode Code) dan Instrumen Transaksi (Funds Code) dalam Aplikasi GoAML bagi Perusahaan Pembiayaan

Kewenangan Penyidik Otoritas Jasa Keuangan dalam Menyidik Tindak Pidana Pencucian Uang

-

Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Biro/Agen Perjalanan Ibadah Umrah

Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Biro/Agen Perjalanan Ibadah Umrah

Diskursus Antara Kedudukan Delik Pencucian Uang sebagai Independent Crime dengan sebagai Follow Up Crime Pasca Putusan MK Nomor 90/PUUXIII/201

-

Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Profesi

Pedoman Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Profesi

Laundering of Proceeds Forest Destruction and Narcotics Crimes: A Resolution of The Conflict Norms

-

Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Jenis Transaksi (Transmode Code) dan Instrumen Transaksi (Funds Code) dalam Aplikasi GoAML bagi Koperasi yang melakukan Usaha Simpan Pinjam

Pedoman Pemilihan Jenis Transaksi (Transmode Code) dan Instrumen Transaksi (Funds Code) dalam Aplikasi GoAML bagi Koperasi yang melakukan Usaha Simpan Pinjam

Indonesian Financial Service Authority as Sole Investigator in Eradication of Money Laundering

-

Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Jenis Transaksi dan Instrumen Transaksi dalam Aplikasi goAML bagi Perusahaan yang Bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi

Pedoman Pemilihan Jenis Transaksi dan Instrumen Transaksi dalam Aplikasi goAML bagi Perusahaan yang Bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi

Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. NCB on AF Tersangka Foshan Zebro LTD

Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 5 Tahun 2023 tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme

Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme

Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Agus Kuncoro Putro

Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Ali Abu Bakar

Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Andianto Setiabudi Dkk

Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Argandiono

Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Aryo Sri Wijayanto

Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Baasta Siahaan

Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Budiyanto bin Santoso

Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Cahya Fitriyanta

Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Carlina Liestyani S.H

Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Christian Tanos

Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Danang Nurlaini alias Baim Syahruni Said

Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Deki Bermana bin Edison

Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Dennyes Guntur Esmet bin Dadah Esmet

Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Deviardi

Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Dina Rahmawati Windy

Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Dolvi Kindangen

Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Dr. Drs. Bahasyim Assyifie

Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Drs. Djoko Susilo

Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Frans Leonardi

Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa H. Fuad Amin

Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Handayani binti Pao Thien Tjiu

Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Hendra Kusumajaya

Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Heri Hero

Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa I Made Parisadnyana

Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa I Wayan Chandra

Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Inspektur Jenderal Polisi Drs. Djoko Susilo SH.M.Si

Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Ir. Rachman Hakim MBA

Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Ismadi Setyawan

Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Joko Alias Yoko Alias Joko Krissata

Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Joko Suripto

Peraturan Kepala PPATK Nomor : PER- 03/1.01/PPATK/02/13 tentang Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Joni Wijaya

Peraturan PPATK Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Laporan dan/atau Informasi dari Masyarakat

Tata Cara Penanganan Laporan dan/atau Informasi dari Masyarakat

Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Labora Sitorus

Peraturan Kepala PPATK Nomor 02/1.02/PPATK/02/15 tentang Kategori Pengguna Jasa Yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang

Kategori Pengguna Jasa Yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang

Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa M. Akil Mochtar

Peraturan Kepala PPATK Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Audit Kepatuhan Audit Khusus dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit

Tata Cara Pelaksanaan Audit Kepatuhan Audit Khusus dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit

Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa M. Ali Honopiah

Peraturan Kepala PPATK Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pencabutan Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER- 14/1.02.1/PPATK/10/2011 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Pergadaian

Pencabutan Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER- 14/1.02.1/PPATK/10/2011 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Pergadaian

Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Mashur

Peraturan Kepala PPATK Nomor 03 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Melinda Dee

Peraturan PPATK Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain

Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain

Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Mohd. Azwar

Peraturan PPATK Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Advokat

Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Advokat

Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Muhammad Nazaruddin

Peraturan PPATK Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah

Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah

Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Muhammad Taufik

Peraturan Kepala PPATK Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyelenggara Pos

Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyelenggara Pos

Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Ni Made Ratmini

Peraturan PPATK Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi oleh Penyedia Jasa Keuangan

Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi oleh Penyedia Jasa Keuangan

Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Nurlaila alias Sri Hartiati

Peraturan PPATK Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan

Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Ooi Choo Aun dkk

Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Picandi Mascojaya, S.KM., M.M.

Peraturan PPATK Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penggunaan Aplikasi goAML oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam Rangka Pengawasan Kepatuhan

Tata Cara Penggunaan Aplikasi goAML oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam Rangka Pengawasan Kepatuhan

Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Pieter Neke Dhey

Peraturan PPATK Nomor 4 Tahun 2021 tentang Koordinator dan Koordinator Kelompok di Lingkungan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan

Koordinator dan Koordinator Kelompok di Lingkungan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan

Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa PT Beringin Bangun Utama

-

Peraturan PPATK Nomor 14 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi goAML bagi Pihak Pelapor

Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi goAML bagi Pihak Pelapor

Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa PT. Amanah Bersama Ummat

-

Peraturan PPATK Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kode Etik Audit Kepatuhan dan Audit Khusus

Kode Etik Audit Kepatuhan dan Audit Khusus

Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Rahim bin DG. Mamala

-

Peraturan PPATK Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme

Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme

Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Riyanto alias Ato Margono Alias Abu Ulya

-

Peraturan PPATK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi goAML Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa

Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi goAML Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa

Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Robert Tantular

-

Peraturan PPATK Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan melalui Aplikasi goAML bagi Profesi

ata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan melalui Aplikasi goAML bagi Profesi

Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Ropin Meyer Ranald Sianturi

-

Peraturan PPATK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Transaksi Keuangan Tunai Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri melalui Aplikasi GoAML bagi Penyedia Jasa Keuangan

Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Transaksi Keuangan Tunai Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri melalui Aplikasi GoAML bagi Penyedia Jasa Keuangan

Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Rudi Rubiandini

-

Peraturan PPATK Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Siti Nuraida Hasibuan

-

Peraturan PPATK Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan Aplikasi Politically Exposed Person

Tata Cara Pemanfaatan Aplikasi Politically Exposed Person

Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Sony Sulaiman

-

Peraturan PPATK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Permintaan Informasi Ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Tata Cara Permintaan Informasi Ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Tjhioe Hoek alias Edy Tiawarman

-

Putusan Perkara Nomor 30/Pid.Sus/Tpk/2020/PN Jkt.Pst Terdakwa Atas Nama Heru Hidayat

30/Pid.Sus/Tpk/2020/PN Jkt.Pst

Peraturan PPATK Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaporan Gratifikasi

Pelaporan Gratifikasi

Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Tommy Andika Janur

-

Putusan Perkara Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI Terdakwa Atas Nama Emirsyah Satar

19/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI

Peraturan PPATK Nomor 21 Tahun 2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan

Identifikasi Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan

Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Toto Kuntjoro Kusuma Jaya

-

Putusan Perkara Nomor 22/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI Terdakwa Atas Nama Soetikno Soedarjo

22/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI

Peraturan Kepala PPATK Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan PPATK

Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan PPATK

Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Wa Ode Nurhayati

-

Putusan Perkara Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps Terdakwa Atas Nama I Nengah Nata Wisnaya

25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps

Peraturan PPATK Nomor 23 Tahun 2021 tentang Besaran Persyaratan Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan 0,00% (Nol Persen) Atas Jenis PNBP

Besaran Persyaratan Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan 0,00% (Nol Persen) Atas Jenis PNBP

Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Terdakwa Yohanes Onang

-

Putusan Perkara Nomor 64/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl Terdakwa Atas Nama PT. Beringin Bangun Utama

64/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl

Peraturan PPATK Nomor 22 Tahun 2021 tentang Besaran Persyaratan Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai Dengan 0,00% (Nol Persen) Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Penyelenggaraan Program Pelatihan Di Bidang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Besaran Persyaratan Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai Dengan 0,00% (Nol Persen) Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Penyelenggaraan Program Pelatihan Di Bidang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang a.n. Tersangka Siti N (Putusan In Rem Asset Forfeiture)

-

Putusan Perkara Nomor 121/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst Terdakwa Atas Nama Emirsyah Satar

121/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst

Peraturan PPATK Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pendanaan Terorisme a.n. Terdakwa Dwi Joko Wiwoho

-

Putusan Perkara Nomor 122/Pid.Sus/Tpk/2019/PN Jkt.Pst Terdakwa Atas Nama Soetikno Soedarjo

122/Pid.Sus/Tpk/2019/PN Jkt.Pst

Peraturan PPATK Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2012 tentang Transaksi Keuangan Tunai Yang Dikecualikan dalam Kewajiban Pelaporan

Transaksi Keuangan Tunai Yang Dikecualikan dalam Kewajiban Pelaporan

Peraturan PPATK Nomor Per-04/1.02/PPATK/03/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala PPATK Nomor Per-11/1.02/PPATK/06/2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan

Perubahan Atas Peraturan Kepala PPATK Nomor Per-11/1.02/PPATK/06/2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan

Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-17/1.05/PPATK/09/13 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat Atas Dugaan Pelanggaran oleh Pejabat dan Pegawai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat Atas Dugaan Pelanggaran Oleh Pejabat Dan Pegawai Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan

Peraturan PPATK Nomor 01 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan

Putusan Perkara Nomor 235/Pid.B/2019/PN Sbr Terdakwa Atas Nama Deni alias Deni Damora Bin Khomedi. Alm

235/Pid.B/2019/PN Sbr

Putusan Perkara Nomor 1805/Pid.B/2019/PN Sby Terdakwa Atas Nama Drs. Ec. Hadi Purnomo

1805/Pid.B/2019/PN Sby

Putusan Perkara Nomor 863/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr Terdakwa Atas Nama Barry Hans Martin Mamesah

863/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Putusan Perkara Nomor 145/Pid.B/2019/PN JKT.SEL Atas Nama Terdakwa Farah Diana Adithaputri

145/Pid.B/2019/PN JKT.SEL

Putusan Perkara Nomor 2322/Pid.B/2018/PN.Jkt.Brt Terdakwa Atas Nama Imanuel Ardi Kristianto

2322/Pid.B/2018/PN.Jkt.Brt

Putusan Banding Perkara Nomor 194/PID/2019/PT MKS Terdakwa Atas Nama H. Muh. Kasim Sunusi bin Sunu DG. Nompo

194/PID/2019/PT MKS

Putusan Banding Perkara Nomor 154/PID/2019/PT.MKS Terdakwa Atas Nama H. Muh. Hamzah Mamba.Shi Als Abu Hamzah Als Hamzah Als Pak Abu Als Anca bin Sapareng Mamba

154/PID/2019/PT.MKS

Putusan Perkara Nomor 28/PID.SUS/2019/PT PTK Terdakwa Atas Nama Lisda Nova S.Pd als Nova binti Abdul Gafur

28/PID.SUS/2019/PT PTK

Putusan Perkara Nomor 1379/Pid.B/2018/PN.MKS. Atas Nama Terdakwa Nursyahriah Mansyur alias Ibu Ria binti Mansyur Maulana

1379/Pid.B/2018/PN.MKS.

Putusan Perkara Nomor 1377/Pid.B/2018/PN.MKS. Terdakwa Atas Nama H. Muh. Kasim Sunusi bin Sunu DG. Nompo

1377/Pid.B/2018/PN.MKS.

Putusan Perkara Nomor 149/PID.SUS/2018/PT PTK Terdakwa Atas Nama Susanto Alias Wesley Yana Alias Rusti Alias Acun

149/PID.SUS/2018/PT PTK

Putusan Perkara Nomor 208/PID.SUS/2017/PT.DKI Terdakwa Atas Nama Rabiatun Sa Diah Alias Irawati Kurniawan

208/PID.SUS/2017/PT.DKI

Putusan Perkara Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm. Terdakwa Atas Nama Suwandar Alias Koko bin (Alm) Solihin

204/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada Financial Action Task Force

Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada Financial Action Task Force

Putusan Perkara Nomor 253/Pid.Sus/2017/PN.Kbm Terdakwa Atas Nama Budi Santoso Bin M Soewandi

253/Pid.Sus/2017/PN.Kbm

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada Asia Pacific Group on Money Laundering

Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada Asia Pacific Group on Money Laundering

Putusan Perkara Nomor 383K/PID.SUS/2017 Terdakwa Atas Nama Sudjatmiko

383K/PID.SUS/2017

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Optimalisasi Pemanfaatan Laporan Hasil Analisis dan Laporan Hasil Pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Optimalisasi Pemanfaatan Laporan Hasil Analisis dan Laporan Hasil Pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Putusan Perkara Nomor 1491K/PID.SUS/2016 Terdakwa Atas Nama Joni Wijaya

1491K/PID.SUS/2016

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembawaan Uang Kertas Asing Ke Dalam Dan Ke Luar Daerah Pabean Indonesia

Pembawaan Uang Kertas Asing Ke Dalam Dan Ke Luar Daerah Pabean Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor Dan Saksi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Tata Cara Pemberian Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor Dan Saksi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Putusan Perkara Nomor 301K/PID.SUS/2017 Terdakwa Atas Nama Georgius Rudy Hartono SE

301K/PID.SUS/2017

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain

Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain

Peraturan Bersama Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan, Dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2017, Nomor 1 Tahun 2017, Nomor 9 Tahun 2017, Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pencantuman Identitas Orang Dan Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan Pemblokiran Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi Yang Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan, Dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2017, Nomor 1 Tahun 2017, Nomor 9 Tahun 2017, Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pencantuman Identitas Orang Dan Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan Pemblokiran Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi Yang Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

Peraturan Bersama Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 01/1.02/PPATK/2/15 tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris

Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris

Peraturan Bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2017, Nomor 1 Tahun 2017, Nomor 9 Tahun 2017, Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

Perubahan Atas Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2017, Nomor 1 Tahun 2017, Nomor 9 Tahun 2017, Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

Nota Kesepahaman antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan(PPATK) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Nota Kesepahaman antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan(PPATK) dengan Badan Narkotika Nasional

Nota Kesepahaman antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan(PPATK) dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia

Nota Kesepahaman antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan(PPATK) dengan Badan Narkotika Nasional

Nota Kesepahaman antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan(PPATK) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Nota Kesepahaman antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan(PPATK) dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Penyidikan Tindak Pidana Asalnya dilakukan oleh Penyidik Lain

Nota Kesepahaman antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan(PPATK) dengan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)

Nota Kesepahaman antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan(PPATK) dengan Kementerian Keuangan RI

Nota Kesepahaman antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan(PPATK) dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Divisi Hubungan Internasional Polri)

Nota Kesepahaman antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan(PPATK) dengan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)

Nota Kesepahaman antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan(PPATK) dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI)