Pada 11 Februari 2026 dilaksanakan kunjungan kerja ke JDIH DPRD Kota Semarang yang diterima oleh Ibu Nur Aini, Ibu Sri Hastuti, dan Nur Maulita. Pertemuan ini membahas pengelolaan dokumen hukum serta penguatan tata kelola JDIH di tingkat daerah. Terkait pengelolaan dokumen, DPRD Kota Semarang menyampaikan bahwa dokumen langka yang bersumber dari ANRI meskipun telah disalin tetap menjadi hak milik ANRI. Selain itu, pencarian buku lama atau dokumen langka juga dilakukan secara mandiri di kawasan Jakarta Kota. Beberapa dokumen yang berkaitan dengan aspek keuangan dikecualikan untuk diunggah ke website. Dari sisi pengelolaan, sarana dan prasarana didukung oleh Biro Umum, sedangkan publikasi dikoordinasikan oleh Humas. Anggaran website berada pada Sekretariat Dewan (Setwan) dengan pengerjaan teknis bekerja sama dengan Kominfo. Pelaksanaan penetration test (pentest) dapat difasilitasi oleh Kominfo dan dinilai setara dengan standar BSSN. Hingga saat ini, belum pernah terjadi serangan siber pada website JDIH dan apabila terdapat gangguan, penanganannya dilakukan oleh Kominfo Kota. Dalam aspek layanan publik, DPRD Kota Semarang memiliki kanal WhatsApp resmi dengan satu PIC untuk penjaringan aspirasi. Inovasi yang dilaporkan meliputi penjaringan aspirasi dan survei kepuasan masyarakat. Website telah dilengkapi fitur penerjemahan bahasa bawaan dari sistem Kominfo, serta publikasi infografis perda dan konten melalui Instagram, TikTok, dan Facebook. Sebagai penutup, kunjungan ini menjadi sarana berbagi praktik baik sekaligus evaluasi bersama dalam penguatan tata kelola, keamanan sistem, dan inovasi layanan JDIH. Diharapkan hasil diskusi dapat menjadi referensi dalam pengembangan JDIH yang lebih transparan, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pada 11 Februari 2026, dilaksanakan kunjungan kerja ke JDIH DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam rangka berbagi praktik baik pengelolaan JDIH serta penguatan inovasi layanan informasi hukum. Dalam pertemuan tersebut, dibahas strategi optimalisasi media sosial dan website, termasuk pemanfaatan mahasiswa magang untuk mendukung peningkatan jumlah pengikut, kunjungan, dan interaksi pada laman JDIH. Konten infografis peraturan didorong untuk tidak hanya dipublikasikan di media sosial, tetapi juga memiliki menu khusus di website, dengan format satu halaman yang ringkas namun komprehensif. Selain itu, JDIH DPRD Provinsi Jawa Tengah juga telah memiliki jingle resmi yang dipasang di laman website sebagai bagian dari penguatan branding. Dari sisi inovasi teknologi, JDIH DPRD Provinsi Jawa Tengah telah memanfaatkan fitur kecerdasan buatan (AI) pada website, salah satunya melalui chatbox AI peraturan yang dapat memberikan rangkuman produk hukum. Fitur ini dikembangkan bekerja sama dengan pihak ketiga dan saat ini telah terintegrasi pada menu produk hukum, meskipun validitas AI pada masing-masing produk hukum masih dalam tahap pengembangan. Sebelumnya, fitur AI juga diterapkan pada kolom pencarian dan dinilai lebih stabil. Penggunaan pihak ketiga dalam pengembangan AI, fitur suara, serta menu aksesibilitas memerlukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika agar pengembangan sistem ke depan tidak terkunci pada vendor tertentu. Dalam aspek aksesibilitas, JDIH DPRD Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan SLB untuk penyediaan dokumen huruf braille dengan skema berbayar per halaman, di samping opsi layanan gratis dari Bandung dengan waktu penyelesaian lebih lama. Pengelolaan konten media sosial juga diarahkan minimal satu konten per bulan yang substantif dan berkaitan langsung dengan produk hukum. Inovasi bahasa daerah, seperti penyajian konten JDIH dalam Bahasa Jawa berbasis AI, turut menjadi perhatian agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain itu, dibahas pula penguatan tata kelola, antara lain kewajiban menampilkan dokumen pembentukan peraturan sebagai variabel baru, penyesuaian metadata agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pentingnya melampirkan SK keanggotaan JDIH pada website. Untuk dokumen yang bersifat terbatas, seperti rancangan peraturan dan notulensi, dilakukan seleksi dan penyesuaian substansi sebelum diunggah, termasuk mekanisme penguncian akses pada dokumen tertentu. Disampaikan pula bahwa penilaian JDIH saat ini tidak hanya dilakukan oleh BPHN, tetapi juga melibatkan pihak eksternal, sehingga inovasi yang dikembangkan harus memberikan dampak nyata dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Jakarta (16/07/2025) – Tim JDIH Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan kunjungan kerja ke Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Pariwisata (Kemenpar), bertempat di Gedung Sapta Pesona, Jakarta. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya benchmarking guna memperkuat pengelolaan dan pengembangan JDIH di lingkungan PPATK. Acara dibuka dengan pemaparan oleh Ibu Rizki Aprilina selaku Kepala Bidang Hukum Kemenpar yang menyampaikan gambaran umum struktur organisasi Tim JDIH Kemenpar, fasilitas yang dimiliki, fitur-fitur dalam portal JDIH, serta upaya strategis yang dilakukan untuk mempertahankan posisi 10 besar secara nasional. Kemenpar sendiri berhasil meraih Penghargaan sebagai Anggota JDIH Nasional Terbaik V Tahun 2024. Dalam paparannya, disampaikan bahwa beberapa langkah strategis yang dilakukan untuk meraih penghargaan tersebut antara lain adanya fitur Userway yang ramah disabilitas, ketepatan waktu dalam pengisian e-Report JDIHN, pengisian metadata yang lengkap dan sesuai standar, pembuatan abstrak sesuai standar, evaluasi pengelolaan JDIH secara berkala, koordinasi dengan BPHN dan K/L lainnya, serta mengikuti pelatihan pengembangan SDM. Selain itu, Kemenpar juga selalu menghadirkan inovasi setiap tahunnya. Pemaparan dilanjutkan oleh Ibu Anna Amelia selaku PIC Koordinator Tim JDIH Kemenpar yang menjelaskan lebih lanjut mengenai fitur teknis dan inovatif pada sistem JDIH Kemenpar. Inovasi tersebut di antaranya Kios Informasi Elektronik JDIH, Pohon Regulasi Undang-Undang Kepariwisataan sebagai inovasi tahun 2023, dan fitur pencarian suara pada tahun 2022. Kemenpar juga aktif melakukan promosi melalui media elektronik dan media sosial, serta memiliki dokumen hukum yang telah dialihbahasakan secara resmi ke dalam Bahasa Inggris (English Version). Sesi diskusi berlangsung aktif, mencakup tanya jawab seputar materi pemaparan, tantangan pengelolaan sistem informasi hukum, hingga sharing session mengenai upaya menjaga keamanan situs JDIH di masing-masing instansi. Kegiatan ditutup dengan diskusi santai mengenai kultur kerja dan struktur organisasi dalam pengelolaan JDIH, baik di PPATK maupun di Kemenpar. Kunjungan ini diharapkan dapat menjadi pijakan awal bagi PPATK dalam merumuskan strategi penguatan JDIH yang lebih optimal, inovatif, dan berdaya saing nasional.

Jakarta, 4 Juli 2025 dan 10 Juli 2025 – Tim JDIH PPATK yang terdiri atas Pusat Teknologi Informasi (PTI) PPATK dan Direktorat Hukum PPATK melaksanakan rapat koordinasi terkait rencana pengembangan aplikasi JDIH PPATK versi mobile. Rapat ini bertujuan untuk mematangkan persiapan pengembangan aplikasi JDIH agar dapat meningkatkan akses layanan informasi hukum bagi masyarakat. Dalam rapat disepakati bahwa aplikasi JDIH PPATK versi mobile direncanakan akan diluncurkan pada akhir tahun 2025. Sebelum peluncuran, akan dilakukan pengujian keamanan aplikasi (penetration test/pentest) pada bulan Oktober 2025. Aplikasi yang akan diluncurkan pada tahap awal adalah versi Android dan akan difokuskan terlebih dahulu pada produk hukum jenis Peraturan PPATK (Perka) dan Surat Edaran (SE). Produk hukum lainnya akan diintegrasikan secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas dan ukuran aplikasi agar tetap optimal saat digunakan. Selain itu, terdapat beberapa parameter teknis lain yang perlu diperhatikan oleh Pusat Teknologi Informasi PPATK agar target peluncuran pada Desember 2025 dapat tercapai sesuai rencana. Diharapkan dengan adanya aplikasi JDIH versi mobile ini, penyebarluasan informasi hukum PPATK dapat semakin efektif dan menjangkau lebih banyak pengguna.

Jakarta, 7 Juli 2025 - Tim JDIH PPATK melaksanakan kegiatan studi banding ke JDIH Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempelajari praktik baik pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di daerah. JDIH Pemprov DKI Jakarta dikelola oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan dukungan pembiayaan server dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, serta pemeliharaan dan pengembangan website oleh Biro Hukum. Website JDIH Pemprov DKI Jakarta memiliki berbagai inovasi seperti menu Perencanaan Peraturan dan menu Rancangan yang berisi Partisipasi Masyarakat, Naskah Akademik, dan Harmonisasi untuk mendukung transparansi penyusunan regulasi. Selain itu, terdapat fitur Kadarkum (Kelurahan Sadar Hukum), menu Tematik Regulasi, penyortiran peraturan terbaru, populer, dan aktual, serta statistik dokumen hukum yang menampilkan pembaruan terakhir. JDIH Pemprov DKI Jakarta juga menyediakan peraturan terjemahan dan dokumen hukum langka untuk publik. Melalui studi banding ini, Tim JDIH PPATK memperoleh banyak pembelajaran dan inspirasi dalam pengelolaan JDIH, khususnya terkait inovasi layanan informasi hukum yang dapat diadaptasi dalam pengembangan JDIH PPATK ke depan.

Kunjungan Kerja Tim JDIH PPATK ke JDIH Pemerintah Kota Tanjungpinang