Jer Basuki Mawa Beya: Sinergi Senator DPD RI dalam Mengawal Pembangunan dan Kesejahteraan Jawa Timur

Jawa Timur adalah provinsi dengan kekuatan ekonomi terbesar kedua di Indonesia dan populasi lebih dari 40 juta jiwa. Sebagai gerbang ekonomi Indonesia Timur, "Bumi Majapahit" memiliki peran strategis yang tak tergantikan. Mulai dari kawasan industri di Ring 1 (Surabaya-Gresik-Sidoarjo), sentra pertanian di wilayah Mataraman dan Tapal Kuda, hingga potensi maritim di Madura. Namun, besarnya potensi ini berbanding lurus dengan kompleksitas tantangan yang dihadapi.

Dalam konteks inilah peran empat orang Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI perwakilan Jawa Timur menjadi sangat krusial. Mereka bukan sekadar wakil daerah, melainkan jembatan aspirasi yang menghubungkan desa-desa di Pacitan hingga kepulauan di Sumenep dengan kebijakan nasional di Jakarta. Artikel ini akan mengupas secara mendalam agenda strategis, tantangan legislasi, dan visi besar para senator Jatim periode 2024-2029.

1. Mengawal Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan

Tugas utama senator DPD RI adalah memastikan implementasi otonomi daerah berjalan sesuai relnya. Jawa Timur, dengan 38 kabupaten/kota, memiliki disparitas fiskal yang cukup lebar antara daerah industri dan daerah agraris. Senator Jatim di Komite IV (Anggaran) fokus mengawal implementasi UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD).

Tujuannya adalah memastikan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH)—khususnya dari cukai rokok (DBH-CHT) dan migas—disalurkan secara adil dan transparan. Senator Jatim mendesak agar porsi DBH Cukai Hasil Tembakau diperbesar untuk kesejahteraan petani tembakau dan buruh pabrik rokok yang mayoritas berada di Jawa Timur.

2. Industrialisasi dan UMKM: Tulang Punggung Ekonomi

Jawa Timur adalah rumah bagi ribuan industri dan jutaan UMKM. Senator DPD RI menyadari bahwa UMKM adalah penyelamat ekonomi saat krisis. Melalui Komite II, DPD mendorong kemudahan akses permodalan (KUR) dan digitalisasi bagi pelaku UMKM agar bisa "naik kelas" dan menembus pasar ekspor.

Di sektor industri besar, senator mengawal iklim investasi yang kondusif, namun tetap kritis terhadap dampak lingkungan. Pembangunan Smelter di Gresik, misalnya, harus memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar dan penyerapan tenaga kerja lokal Jatim.

3. Pertanian: Menjaga Lumbung Pangan Nasional

Jawa Timur adalah lumbung padi nasional. Namun, alih fungsi lahan dan kelangkaan pupuk subsidi sering menjadi momok bagi petani. Senator DPD RI Jatim menjadikan isu pertanian sebagai prioritas mutlak. Perjuangan di Senayan meliputi desakan kepada Kementerian Pertanian untuk memperbaiki tata kelola distribusi pupuk bersubsidi agar tepat sasaran.

Selain itu, DPD RI juga mendorong modernisasi pertanian (Smart Farming) untuk menarik minat generasi milenial. Infrastruktur irigasi dan waduk yang menjadi kewenangan pusat juga terus dikawal agar pasokan air ke sawah-sawah di Ngawi, Lamongan, dan Jember tetap terjaga.

4. Pendidikan Pesantren dan Karakter Bangsa

Jawa Timur adalah basis pesantren terbesar di Indonesia. Keberadaan ribuan pesantren dengan jutaan santri adalah aset bangsa. Senator DPD RI di Komite III memiliki komitmen kuat untuk mengawal implementasi UU Pesantren dan Dana Abadi Pesantren.

DPD memperjuangkan agar pesantren mendapatkan fasilitasi yang setara dengan pendidikan formal, baik dari segi infrastruktur maupun kesejahteraan pengajar. Program "Santripreneur" juga didorong untuk mencetak santri yang mandiri secara ekonomi, sehingga pesantren menjadi pusat pemberdayaan umat.

5. Konektivitas dan Pembangunan Wilayah Selatan

Pembangunan di Jawa Timur selama ini terpusat di wilayah utara dan tengah. Senator DPD RI mendorong percepatan pembangunan di Jalur Lintas Selatan (JLS) atau Pansela. Konektivitas ini penting untuk membuka isolasi dan potensi wisata pantai selatan yang luar biasa indah namun belum tergarap optimal.

Selain itu, pengembangan infrastruktur di Pulau Madura dan kepulauan-kepulauan kecil di Sumenep juga menjadi perhatian. Transportasi laut dan akses listrik di kepulauan harus setara dengan di daratan Jawa.

6. Sinergi dengan Pemerintah Provinsi

Keberhasilan memperjuangkan aspirasi Jatim di pusat tidak lepas dari sinergi antara DPD RI, Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Gubernur), dan DPRD Provinsi. Forum koordinasi rutin antara senator dan pemangku kebijakan daerah menjadi kunci untuk menyelaraskan "Daftar Inventarisasi Masalah" (DIM) pembangunan daerah.

Sinergi ini memastikan bahwa usulan proyek strategis nasional (PSN) yang dibawa ke Jakarta benar-benar sesuai dengan kebutuhan mendesak masyarakat Jawa Timur, seperti pengendalian banjir Bengawan Solo dan pengembangan transportasi massal di Gerbangkertosusila.

7. Era Digital: Transparansi dan Partisipasi

Situs dpdjawatimur.com ini hadir sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas. Di era digital, masyarakat Jatim yang kritis berhak mengetahui kinerja wakilnya. Melalui portal ini, publik dapat memantau agenda senator, mengunduh dokumen publik, dan menyampaikan aspirasi.

Fitur "E-Aspirasi" memungkinkan warga dari pelosok Banyuwangi hingga Magetan untuk melaporkan masalah infrastruktur atau pelayanan publik. Laporan ini akan diverifikasi dan menjadi bahan bagi senator untuk diperjuangkan dalam rapat kerja dengan kementerian terkait.

Kesimpulan

Jawa Timur adalah barometer nasional. Dinamika politik, ekonomi, dan sosial budaya di provinsi ini sangat mempengaruhi Indonesia. Keempat senator DPD RI Perwakilan Jawa Timur, dengan latar belakang yang beragam (tokoh nasional, aktivis, perempuan), siap mewakafkan diri untuk kemajuan Jatim.

Mari kita jaga semangat "Guyub Rukun". Bersama DPD RI, kita wujudkan Jawa Timur yang semakin CETTAR (Cepat, Efektif, Tanggap, Transparan, Akuntabel, dan Responsif) serta sejahtera bagi seluruh rakyatnya.

Salam Jatim Bangkit!