Dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan daftar informasi publik yang dikuasai dan/atau dihasilkan oleh universitas. Daftar Informasi Publik ini disusun berdasarkan klasifikasi informasi yang dapat diakses oleh publik, dikecualikan, serta yang wajib diumumkan secara berkala, serta yang diumumkan secara serta-merta atau tersedia setiap saat.

Informasi wajib berkala adalah informasi yang disediakan dan diumumkan secara rutin oleh badan publik tanpa harus diminta oleh pemohon informasi. PPID UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon berkomitmen menyediakan informasi ini secara terbuka untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan perguruan tinggi.

Informasi yang tersedia setiap saat adalah jenis informasi publik yang wajib disediakan oleh badan publik dan dapat diakses oleh masyarakat kapan pun dibutuhkan, tanpa menunggu diminta terlebih dahulu. PPID UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon menyediakan berbagai jenis informasi yang dapat diakses melalui media digital maupun secara langsung di layanan informasi.

Informasi serta merta adalah informasi yang wajib diumumkan oleh Badan Publik secara cepat dan tanpa penundaan apabila terdapat suatu peristiwa yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Informasi ini sangat penting agar masyarakat memperoleh data dan arahan yang benar, akurat, dan tidak menyesatkan dalam kondisi darurat atau krisis.

Informasi terkait pengadaan barang dan jasa merupakan bagian dari informasi publik yang wajib tersedia untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran negara. UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon menyediakan informasi pengadaan barang dan jasa sebagai bentuk pertanggungjawaban publik dalam penyelenggaraan layanan pendidikan tinggi.

Informasi yang dikecualikan adalah informasi publik yang tidak dapat diakses oleh masyarakat umum karena apabila dibuka dapat membahayakan kepentingan yang dilindungi oleh undang-undang. Informasi ini ditetapkan melalui proses uji konsekuensi oleh PPID, dengan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas dan perlindungan hak pribadi.