Pemerintah mengubah atur­­­an perihal restitusi perpajakan. Beleid anyar, Peraturan Menteri Keu­­­angan (PMK) No.28/2026 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pem­­­ba­­­yaran Pajak, resmi berlaku sejak 1 Mei 2026, sekaligus meng­­­eliminasi seluruh aturan se­­­belumnya yaitu PMK No.39/PMK.03/2018 sampai dengan PMK No.119/2024.

Sejak awal 2026 di­­­buka dengan satu kenyataan yang sulit disangkal: eko­­­nomi global ber­­­gerak sangat dinamis. Eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah semakin membara—bukan sekadar isu politik, tetapi telah mengguncang stabilitas ekonomi dunia. Volatilitas meningkat, sentimen pasar memburuk, dan ketidakpas­­­tian yang eskalatif selalu meng­­hantui hampir seluruh negara di seantero dunia.

Kebijakan pemangkasan bagi hasil aplikator ojek online dari sebelumnya 20% menjadi 8% menandai intervensi negara yang makin dalam ke ekosistem ekonomi digital. Langkah ini didorong oleh tuntutan keadilan bagi pengemudi, tetapi sekaligus membuka babak baru dalam relasi antara regulator dan model bisnis platform.

Seharusnya tidak ada cerita kelaparan di Sumatra. Pulau ini menyumbang separuh lebih produksi kelapa sawit Indonesia, menjadi gudang karet, kopi, dan beras bagi jutaan keluarga di seluruh nusantara. Lahan pertaniannya membentang dari ujung Aceh hingga pesisir Lampung.

Seharusnya tidak ada cerita kelaparan di Sumatra. Pulau ini menyumbang separuh lebih produksi kelapa sawit Indonesia, menjadi gudang karet, kopi, dan beras bagi jutaan keluarga di seluruh nusantara. Lahan pertaniannya membentang dari ujung Aceh hingga pesisir Lampung.