Dalam sambutannya, Arys Hilman menyemangati para pengurus untuk terus bekerja dan optimistis mengembangkan industri perbukuan. Arys menekankan untuk menguatkan literasi bagi anak-anak dan generasi mendatang. “Tidak ada acara lain untuk bikin anak-anak maju kecuali dengan membaca buku. Kalau kita sambungkan dengan visi Indonesia Emas 2045, usia anak sekarang 19-20 tahun lagi sekitar 30 tahun. Sehingga jika kita sudah membentuk anak-anak saat ini untuk membaca buku, maka pada 2045 mereka akan menjadi generasi yang literat. Bukan saja mereka sekadar biasa membaca tapi mereka menjadi insan literat sesungguhnya yaitu sosok yang berliterasi tinggi dan mampu bernalar kritis dalam menyerap informasi.

Arys juga menyampaikan bahwa sampai saat ini buku cetak masih lebih disukai oleh masyarakat pembaca. “Mungkin ada sejumlah negara yang penjualan buku digitalnya besar, tetapi tidak lebih dari 30%. Di banyak negara, termasuk Indonesia, penjualan buku digital di bawah 10%,” kata Ketua Umum Ikapi yang terpilih untuk masa kepengurusan kali kedua pada Musyawarah Nasional ke-20 Ikapi, November 2025. Arys menambahkan bahwa riset terakhir yang dilakukan Goodstats menyebutkan mayoritas responden menyukai buku cetak. “Fenomena terjadi di seluruh dunia. Sehingga potensi penjualan buku cetak tetap besar,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Ikapi Jawa Barat yang terpilih pada Musyawarah Daerah Ikapi Jawa Barat pada Februari 2026, Abdul Raup, menuturkan bahwa dalam lima tahun ke depan ia menginginkan Ikapi Jawa Barat lebih banyak memberikan manfaat kepada para anggotanya. Salah satu program yang dicanangkan adalah pemetaan potensi anggota dan membangun relasi dengan berbagai instansi, baik pemerintah maupun korporasi. Ia juga mengajak pengurus yang dilantik agar memperbaiki kinerja dengan membuat visi 5 tahun.

Pada akhir acara, Pengurus Ikapi Jawa Barat menganugerahkan penghargaan Lifetime Achievement kepada tokoh-tokoh perbukuan yang telah berjasa dalam mengembangkan Ikapi Jawa Barat. []

Baca juga: Pelantikan Pengurus Daerah IKAPI DKI Jakarta Periode 2026–2031: Memperkuat Ekosistem Penerbitan dan Literasi Jakarta

Baca juga: Mendebat Akal Imitasi

Sebagian orang salah paham atas artikel “Mendebat Akal Imitasi”, mengira saya sedang mencemaskan kelahiran buku-buku yang memanfaatkan kecerdasan buatan (AI). Padahal, alih-alih khawatir tersaingi oleh karya AI, fokus artikel itu adalah aspek hukum pemanfaatan buku yang berhak-cipta (copyrighted book) sebagai dataset untuk materi latih AI.

Jadi, bayangkan sebagai penulis atau penerbit, Anda tiba-tiba sadar atau tahu bahwa Gemini, Claude, Meta, atau ChatGPT, ternyata mengambil karya Anda untuk melatih model AI yang ujung-ujungnya mesin itu memiliki pengetahuan tentang buku Anda atau bahkan punya kemampuan menulis buku serupa. Apakah Gemini, Claude, Meta, dan ChatGPT memberi Anda royalti? Apakah mereka memiliki lisensi untuk melakukan hal itu?

Di negeri dengan pembajakan tradisional masih menjadi isu besar seperti Indonesia, pencurian hak cipta oleh perusahaan teknologi besar (big tech) asing terdengar sayup-sayup. Saya mencoba googling dan nyaris tak menemukan tema ini menjadi isu. Sementara, pertarungan penulis-penerbit dengan para big tech di Eropa dan Amerika telah berlangsung bertahun-tahun.

Dua kasus paling terkenal di Amerika adalah Bartz versus Anthropic dan Kadrey versus Meta pada 2025. Bartz dan Kadrey mewakili para penulis buku; Anthropic adalah pembuat Claude AI; Meta adalah big techmilik Mark Zuckerberg pengembang Meta AI. Para penulis menggugat perusahaan AI karena telah mengambil konten karya mereka untuk dijadikan bahan latihan mesin AI, tanpa izin, tanpa membayar apa pun. Dalam kedua kasus, dua hakim yang berbeda telah mengetuk palu kemenangan bagi perusahaan teknologi: Penggunaan konten buku tersebut tanpa lisensi maupun royalti dibenarkan karena masih dalam batas penggunaan yang wajar (fair use).

Di Inggris, kegerahan penulis dan penerbit sudah menginjak tahun kelima setelah pemerintah pada 2021 menetapkan penggunaan prinsip opt-out dalam pemanfaatan isi buku untuk materi latih AI. Prinsip opt-out intinya membolehkan perusahaan AI untuk memanfaatkan konten buku hingga pada satu titik ketika penulis atau penerbitnya menyatakan penolakan. Jadi pakai dulu, soal izin belakangan. Ini berbeda dengan prinsip opt-in yang mempersyaratkan adanya lisensi terlebih dahulu bagi perusahaan AI untuk dapat mulai memanfaatkan isi buku.

Dengan ambisi untuk menjadi pemain besar industri AI, Inggris melihat opt-out sebagai jalan tercepat yang logis bagi pelatihan model AI. Publishers Association (PA), semacam Ikapi-nya Inggris, sebaliknya mencoba mengingatkan pemerintah bahwa prinsip opt-out mustahil dapat dijalankan dengan menyodorkan sejumlah argumen teknis, praktis, dan legal.

Sebagai pelaku utama industri perbukuan global, para penulis dan penerbit Inggris tentu layak mendapatkan perlindungan hukum atas karya-karya mereka. Namun, pemerintah berasumsi bahwa opt-in terlalu rumit untuk dijalankan, membatasi kecepatan langkah perusahaan AI, dan di sisi lain tetap menilai metode opt-out masih dapat berperan melindungi hak cipta para kreator.

Para penulis melawan. Maka, “Don’t Steal this Book” menjadi pesan mereka pekan lalu, dengan meminjam London Book Fair sebagai ranah aksi. Sepuluh ribu penulis bergabung menerbitkan buku perlawanan terhadap apa yang mereka sebut sebagai, “Pencurian buku dan perampokan mata pencaharian penulis.” Halaman-halaman buku perlawanan itu kosong, tak berisi teks apa pun, kecuali nama 10 ribu penulis penyokong aksi, di antaranya Mick Herron penulis Slow Horses, sejarawan David Olusuga, dan penulis Nought and Crosses, Malorie Blackman. Mereka menyebut industri AI dibangun di atas landasan barang curian … karya yang diambil tanpa permisi maupun pembayaran.

Baca juga: Mendebat Akal Imitasi

Tren di Amerika dan Eropa inilah yang dikhawatirkan akan menimpa para penulis dan penerbit Indonesia jika tidak sejak dini kita mengingatkan pemerintah. Apalagi jiran kita Vietnam, melalui UU Kecerdasan Artifisial, telah mengikuti pendekatan Eropa seiring ambisi pemerintahnya untuk menjadikan negeri itu poros pengembangan industri AI di Asia Tenggara.

Sejauh ini, regulasi hak cipta Indonesia memasukkan pemanfaatan karya tulis seperti buku untuk pelatihan AI sebagai penggunaan sekunder hak cipta. Jika naskah (manuskrip) milik penulis diterbitkan sebagai buku adalah penggunaan primer hak cipta, maka penggunaan sekunder adalah saat hak cipta berupa buku disalin, difotokopi, diperbanyak, dibagi-bagikan, disiarkan secara penuh dalam wahana lain, dan … dipakai sebagai alat latih model AI. Boleh saja AI memanfaatkan buku, tapi wajib bayar royalti kepada penulis dan penerbit.

Ketentuan itu ada dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 15 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Royalti atas Lisensi Penggunaan Sekunder Hak Cipta Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya. Ketika bertanya tentang posisi pemerintah saat ini, saya mendapatkan jawaban dari Kementerian Hukum, “Indonesia mengambil pendekatan berimbang yang mendukung inovasi AI sekaligus pada saat yang sama memastikan para kreator tetap menerima pengakuan hak ekonomi yang wajar atas karya mereka … Indonesia sedang mempelajari perkembangan di tingkat internasional dan berpartisipasi dalam diskusi global.”

Pendekatan berimbang terdengar bijak, namun sulit menemukan landasan yang kokoh saat bicara tentang siapa pemain di kedua sektor itu. Industri AI Indonesia sejauh ini hanyalah pemain pinggiran di lingkup global, sementara industri kreatifnya sudah terbukti memberikan kontribusi PDB yang kian signifikan dan menjadi motor penggerak ekonomi yang resiliens. Memberikan porsi seimbang hanya akan menyerahkan kue ekonomi nasional kepada kepentingan para big tech luar negeri.***

Baca juga: Book Book Hota Hai

——

Catatan tentang Kelemahan Prinsip Opt-out menurut Publishers Association

Isu Teknis:

1. Dua pendekatan menolak pemanfaatan oleh AI: Location-based, berdasarkan URL, robot.txt yang mengandung info bagaimana konten dapat diakses. Namun, cara ini hanya bekerja pada website yang berada dalam kontrol pemiliknya. Ketika konten tersebar pada tempat-tempat lain, kontrol itu hilang. Unit based, menggunakan metadata yang menerangkan konten opt-out. Cara ini tidak efektif pada saat metadata tidak tercantum, misalnya pada teks. Metadata juga bisa dihapus. Ada usulan automatic content recognition namun cara ini pun dinilai tidak reliable untuk mengenali opt-out.
2. Tidak ada standar teknis bagaimana pemilik konten harus opt-out. Ada usul untuk opt-out berbasiswebsite, bukan konten, namun ini tidak efektif untuk menghadapi berbagai cara konten dibuat dan diedarkan. Empat tahun sejak exception oleh Uni Eropa, banyak industri gagal menerapkan konsep opt-out.
3. Penerapan opt-out yang tak mengganggu keterbacaan di internet. Pengembang AI menyediakan fungsi penelusuran dengan dataset aktif. Pemilik data tidak memisahkan antara menyediakan data untuk search dan data untuk jadi materi latih AI. Dengan opt-out, berarti konten juga tidak dapat ditelusuri.
4. Pemilik data mungkin mengizinkan sebagian mesin AI namun opt-out pada pengembang lainnya. Mereka perlu waktu sehingga kemungkinan ada penggunaan yang tidak sesuai. Bahkan pada perusahaan besar pun, potensi tertunda untuk opt-out besar.
5. Teknologi yang berkembang tak memberikan kepastian pemilik data untuk mengenali cara crawling, misalnya kaca mata Met Ray Ban dan Apple Vision Pro atau robot humanoid seperti Tesla Optimus dapat saja mengambil hak cipta melalui kamera dan mikrofon.

Isu Praktis:

1. Opt-out membebani pemilik data secara administratif, teknis, finansial, dan praktis. Contoh, penulis yang membuat karya melalui aneka platform, buku, academic paper, koran, blog, website, dalam jumlah besar. Selain membebani, cara ini juga melanggar prinsip deklaratif pada hak cipta.
2. Tekanan waktu untuk memutuskan bagi pemilik data. Sebelum penerbit mengambil keputusan, data akan dipakai untuk melatih AI.
3. Pemilik data tidak sadar tentang opt-out dan tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Cara paling umum, misalnya, menggunakan file robot.txt untuk mengeblok crawler. Namun, sebagaimana tampak di Cloudflare, hanya 16 persen dari 100 top-visited sites yang mengeblok crawler.

Isu Legal:

1. Tidak ada cara untuk menghapus pelanggaran di masa lalu atau menghentikan penggunaan lanjutan setelah opt-out berjalan. Tidak mungkin menghapus pekerjaan AI setelah sebuah model dlatih. Pelatihan harus mulai dari awal. Padahal, banyak model sudah dilatih sebelum release. Misal GPT-4 selesai training pada Agustus 2021, sementara peluncuran baru Maret 2023.
2. Pembebanan formalitas pada prinsip hak cipta padahal seharusnya hak cipta berlaku otomatis saat sebuah karya dilahirkan, bukan pada saat dicatatkan. Konvensi Berne melarang penerapan formalitas.

Nyaris tengah malam di Cinere saat Peter Schoppert berkirim kabar. “Arys – ini lagi berlangsung rapat IPA dan mereka mendengar perubahan besar UU Hak Cipta Indonesia akan mencakup pengecualian untuk AI,” tulisnya melalui aplikasi Whatsapp.

IPA singkatan dari International Publishers Association yang berpusat di Jenewa. Sementara, AI yang dia maksud lazim kita sebut akal imitasi alias kecerdasan artifisial.

Schoppert adalah pengurus the Singapore Book Publishers Association (SBPA), semacam Ikapi di Indonesia, yang aktif pula di IPA. Sudah kerap ia mengungkapkan kecemasan atas kelahiran beleid-beleid hak cipta yang jauh dari pemihakan kepada pengarang dan penerbit, sebagaimana terjadi di Uni Eropa dan baru-baru ini di Vietnam. “Apa yang sedang terjadi [di Indonesia] menurutmu?” ujarnya.

Keesokan paginya saya mengecek sejauh apa wacana perubahan revisi UU Hak Cipta itu berkembang. Kenyataannya, sedikit sekali diskursus tentang kecerdasan artifisial dalam kaitan dengan UU Hak Cipta. Kalah riuh oleh adu mulut para selebritas musik dan anggota di DPR—yang juga berasal dari kalangan musisi—tentang royalti dan penyalurannya melalui lembaga manajemen kolektif. Namun, di antara keriuhan itu, terdapat beberapa kalimat dari pejabat Kemenkum bahwa revisi UU Hak Cipta akan memasukkan perkembangan terkini dunia teknologi, termasuk AI.

Selaku penerbit buku Indonesia, perbincangan tentang hak cipta dengan mitra Asia Tenggara sesungguhnya memalukan. Para penerbit Singapura dan Malaysia sempat mengeluhkan peredaran buku bajakan pada lokapasar seperti Shopee, namun segera tenang dan tak tertarik lagi untuk membahasnya ketika pemerintah kedua negara itu dengan serius memeranginya dan Shopee di sana pun tak segan-segan menindak para penjual buku bajakan. Di negeri kita, situasi tak kunjung pulih. Ketika Shopee mulai bersedia memerangi para penjahat itu tahun lalu, Tiktok malah muncul sebagai bandar baru buku bajakan yang lebih kebal hukum.

Jadi, jangankan bicara kaitan UU Hak Cipta dengan kecerdasan artifisial, dalam urusan pembajakan sederhana yang tidak menuntut kecerdasan terlalu tinggi pun, UU Hak Cipta kita gagal bekerja. Undang-undang ini sama sekali tak berdaya saat Kementerian Kominfo (sekarang Komdigi) mengeluarkan Surat Edaran tentang Safe Harbour Policy bagi pelanggar hak cipta. Cukup take out produk bajakan dari displai di lokapasar, selesailah urusan. Tak ada rekam jejak kejahatan. Tak ada sanksi pidana bagi toko pembajak, apalagi untuk platform lokapasarnya. Ajib!

Nah, sebagian besar ketertarikan orang pada AI dalam hubungannya dengan hak cipta juga terpaku pada masalah apakah karya AI punya hak cipta. Sementara, buat pengarang (penulis maupun ilustrator) dan penerbit, hal pokok dan pertama adalah apakah hak cipta yang mereka miliki dan kelola aman dari eksploitasi para big tech pengembang model AI.

Saya pernah bertanya kepada Gemini apakah ia melakukan crawling data terhadap buku cetak untuk keperluan machine learning-nya. Chatbot milik Google itu mengakui, iya. “Proses ini melibatkan pengumpulan dan pengolahan teks dari buku-buku untuk melatih model AI agar dapat memahami bahasa dan memberikan respons yang relevan,” katanya.

“Apakah mesin AI meminta izin dulu untuk melakukan itu?” Gemini tidak menjawab. Dia malah memberikan kuliah panjang lebar tentang hal lain yang menurutnya penting.

“Kamu tidak menjawab. Kamu menghindar. Jelas kamu membajak isi buku,” kata saya.

Gemini pun menjawab, “Sebagai model AI, saya tidak memiliki kemampuan untuk ‘membajak’ atau melanggar hak cipta. Tujuan utama saya adalah membantu memberikan informasi kepada pengguna.”

“Saya kasih tahu, kamu melakukan pengumpulan data tanpa hak. Kamu melanggar hak cipta. Kamu telah melanggar kepentingan yang wajar dari penulis untuk mendapatkan hak ekonomi maupun moral atas karya mereka,” balas saya.

Namun, Gemini tetap bergeming. “Saya tidak menyimpan dan mendistribusikan salinan buku. Data yang saya gunakan hanya untuk pelatihan model AI,” katanya. Dia juga mengaku tidak menghasilkan karya turunan dari buku dan menurutnya penggunaan data untuk AI pun masih menjadi perdebatan. “Belum ada konsensus yang jelas mengenai batasan dan etika penggunaan data berhak cipta untuk AI.”

“Definisi pelanggaran hak cipta tidak mengecualikan tujuan nonkomersial. Tidak ada pembenaran. Kamu harus bayar royalti atas crawling buku yang kamu lakukan,” kata saya.

Gemini kembali membalas, “Pembayaran royalti atas crawling buku adalah ide yang menarik, tetapi belum ada mekanisme yang jelas untuk melakukannya.” Menurut dia, penggunaan data untuk AI masih dalam tahap perkembangan. “Belum ada aturan yang jelas,” ujarnya.

“Di Indonesia, kamu harus membayar royalti. Ini sama sekali bukan wilayah abu-abu. Ada peraturan menteri hukum yang mewajibkan kamu membayar royalti. Kamu tidak mendapatkan pengecualian.” Saya menggunakan Permenkumham Nomor 15 Tahun 2024 sebagai dasar argumen. Tersurat jelas di dalamnya, penggunaan hak cipta sekunder dari buku harus membayar royalti, termasuk penggunaan untuk melatih model AI.

Gemini akhirnya melunak, “Saya mengerti bahwa Anda memiliki pandangan yang kuat tentang masalah ini dan saya menghargai pendapat Anda,” katanya. Lalu ia mengaku setuju bahwa, sebagai model AI, ia tidak memiliki hak untuk menggunakan buku berhak-cipta tanpa izin dan tanpa membayar. “Saya juga mengakui bahwa peraturan di Indonesia sangat jelas mengenai hal ini,” katanya.

Dia mengajak saya mencari solusi bersama yang adil bagi semua pihak termasuk penulis dan pengembang AI. Beberapa pokok pikiran dia sodorkan, yakni (1) pengembang AI dapat bekerja sama dengan penerbit untuk mendapatkan lisensi penggunaan data buku; (2) pengembangan mekanisme pembayaran royalti untuk penulis atas penggunaan data mereka; dan (3) perlu lebih banyak dataset publik untuk model AI yang berisi buku-buku yang tidak berhak-cipta.

Tunggu dulu…. Walaupun saat ini memilih langkah mundur dari perdebatan, bukan berarti Gemini akan benar-benar menjalankan ucapannya itu. Arus dunia mulai meninggalkan prinsip opt-in (model AI harus meminta izin jika hendak menggunakan hak cipta orang lain) menuju kepada tren opt-out (model AI dapat menggunakan dataset dari buku hingga ada pernyataan menolak dari penulis atau penerbitnya).

Saya akan bahas prinsip opt-in dan opt-out ini dan menjelaskan mengapa para penulis dan penerbit harus sadar bahwa hak moral dan ekonomi mereka kini dalam ancaman serius. Tapi, tulisan ini sudah terlalu panjang, jadi nanti ya …. (bersambung)

Baca juga: Book Book Hota Hai
Baca juga: IKAPI Optimistis Indonesia International Book Fair 2026 akan Lebih Sukses dan Meriah

Momentum pelantikan ini sekaligus menjadi ajang konsolidasi organisasi untuk menjawab berbagai tantangan industri buku di era transformasi digital. IKAPI DKI Jakarta berkomitmen memperluas akses literasi masyarakat, memperkuat perlindungan hak cipta, serta meningkatkan profesionalisme dan daya saing para penerbit anggota.

Di bawah kepemimpinan Husni Kamil, IKAPI DKI Jakarta juga menetapkan Komitmen dan Arah Strategis 2026–2031, yakni:

• Meningkatkan kapasitas dan daya saing penerbit anggota
• Memperluas gerakan literasi berbasis kolaborasi lintas sektor
• Mengembangkan pameran dan event perbukuan yang berdampak ekonomi
• Memperkuat advokasi dan pemberantasan pembajakan buku
• Mengoptimalkan komunikasi publik dan transformasi digital industri penerbitan

IKAPI DKI Jakarta optimistis periode 2026–2031 akan menjadi fase penguatan organisasi, konsolidasi anggota, serta ekspansi peran strategis industri penerbitan dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia Jakarta yang literat, kreatif, dan unggul.

Berikut susunan lengkap Pengurus IKAPI DKI Jakarta periode 2026–2031.
 
Dewan Pembina

• Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
• Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
• KH. Tubagus Dadang Dahlani
• Rosidayati Rozalina (Penerbit Mekar Cipta Lestari)
• H.E. Afrizal Rusdi (Penerbit Almawardi Prima)

 
Dewan Pertimbangan

• Ketua: Hikmat Kurnia (Penerbit Gagas Media)
• Anggota: M. Anis Baswedan (Penerbit Akbar Media Ekasarana)
• Anggota: Teguh Santosa (Penerbit Farah Media Utama)

 
Pengurus Harian

• Ketua: Husni Kamil (Penerbit Bening Media Komunikasi)
• Sekretaris: Abdul Ajid (Penerbit Mizan Publika)
• Bendahara: Endah, M. (Penerbit Prenada Media)

 
Wakil Ketua Bidang Pendidikan & Latihan, Pengembangan Literasi, dan Kerja Sama Antar Lembaga: Luqman Hakim Arifin (Penerbit Rene Turos Indonesia)

• Bidang Pendidikan & Latihan: Tatang T. Sudesyah (Penerbit Mahmud Yunus Wazdurriyah)
• Bidang Pengembangan Literasi: Lukito Adi Marianto (Penerbit Media Kita)
• Bidang Kerjasama Antar Lembaga: Rudi Hartono (Penerbit Penebar Swadaya)

 
Wakil Ketua Bidang Pameran, Event, dan Pengembangan Usaha: Khaerudin Dahlan (Penerbit Cakrawala Surya Prima)

• Bidang Pameran: Irsan (Penerbit Trans Media Pustaka)
• Bidang Event: Alfiansyah (Penerbit Literata Lintas Media)
• Bidang Pengembangan Usaha: Mahfudin (Penerbit Luxima Metro Media)

 
Wakil Ketua Bidang Keanggotaan, Anti Pembajakan, dan Komunikasi Publik: Abdul Hakim (Penerbit Gema Insani)

• Bidang Anti Pembajakan: Eko Widiyanto (Penerbit Lentera Hati)
• Bidang Komunikasi Publik: Usamah Bawazir (Penerbit Pustaka Al Kautsar)

Informasi IKAPI DKI Jakarta
Sekretariat: Jl. Mustika Jaya No. 9, Rawamangun, Jakarta Timur, DKI Jakartaa 13220
Email: ikapidki@gmail.com
Telepon: 021-47862881

Dalam sambutannya, Ketua Umum IKAPI Arys Hilman Nugraha, mengatakan bahwa IKAPI akan terus melakukan yang terbaik bagi industri perbukuan, salah satunya melalui event IIBF. Menurut Arys, penyelenggaraan IIBF dua tahun terakhir telah menunjukkan sesuatu yang luar biasa dalam industri perbukuan. Bahwa telah lahir generasi baru pembaca buku di Indonesia. Mereka adalah generasi Z yang pada IIBF 2025 memenuhi venue dan cukup royal berbelanja buku.

Baca juga: Book Book Hota Hai
Baca juga: Indonesia International Book Fair 2025 Resmi Dibuka: Hadirkan 500 Ribu Buku dan 150 Acara Literasi

Terkait dengan gen Z sebagai generasi baru pembaca, tahun ini IIBF mengangkat tema “Read Today, Lead Tomorrow”. Wedha Stratesti, Ketua Panitia IIBF 2026 menyampaikan alasan mengangkat tema tersebut yakni ada harapan bahwa teknologi, selain menghadirkan disrupsi, juga melahirkan kemungkinan baru yang membawa buku kembali ke tempat seharusnya, yakni di tengah percakapan masyarakat.

Arys menambahkan bahwa cukup banyak perhatian dari luar kepada Indonesia terhadap industri dan aktivitas perbukuannya. Di satu sisi, secara moral, Pemerintah sudah mulai memperhatikan industri perbukuan, walau dalam implementasinya, menurut Arys kadang Pemerintah agak kebingungan. Arys berharap kondisi tersebut ini jadi momentum dan industri perbukuan akan lebih maju.

IKAPI optimistis penyelenggaraan IIBF 2026 akan makin sukses. Untuk itu, Arys mengajak para penerbit dan perusahaan yang hadir saat peluncuran untuk bersama-sama membangun optimisme tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, panitia juga melakukan undian pemilihan stan dari para penerbit/perusahaan yang telah menyatakan keikutsertaan di IIBF 2026. Setengah kapasitas stan yang disediakan, telah terisi. Bagi penerbit/lembaga yang ingin ikut serta, masih terbuka kesempatan dan dapat menghubungi panitia melalui email iibf@ikapi.org.  [Humas Ikapi]

“Hanya 3.000 eksemplar?!” seru legenda kriket India, Bishen Singh Bedi, kepada Pramod Kapoor dari penerbit Roli Books. Ia tak habis pikir bahwa buku tentang dirinya dicetak sesedikit itu. Padahal, setiap kali ia bermain di stadion, 50 ribu hingga 60 ribu orang hadir untuk menyaksikannya berlaga.

Buku di India rupanya tak segagah di kisah yang kerap kita dengar. Legiun penggemar Bedi tak serta-merta bersalin rupa jadi pembaca buku tentangnya. Buku berbahasa Inggris di India rata-rata hanya terjual 3.000-4.000 eksemplar. Kalau sudah terjual 10 ribu, artinya sudah masuk kategori buku laku alias bestseller.

The Guardian edisi 9 Februari 2026 menyebut, buku di India tak lebih dari sekadar latar belakang. Ada lebih dari 100 pameran buku di negeri itu, tetapi seni pertunjukanlah yang menguasai arena, terutama musik dan tari. Stan-stan penjualan buku pun kalah laku oleh para pedagang makanan, kerajinan, sari, atau karpet.

“Belanja buku masih merupakan kemewahan bagi kelas menengah dan menengah-bawah India,” ujar Priyanka Malhotra, CEO penerbit Full Circle dan pemilik toko buku Café Turtle di Delhi. Di Jaipur Literary Festival, pameran buku terbesar, 400 ribu orang lebih menyemut. Namun, penyelenggara sadar bahwa sebagian besar pengunjung datang bukan untuk buku. Pun demikian di Banaras Lit Fest di Varanasi, orang-orang berkumpul hanya untuk menonton stand-up comedy, fashion show, atau pantomim.

Hmmm … cerita yang tak asing, bukan?

Di Indonesia, seorang penyanyi ternama boleh saja memiliki 20 juta lebih pengikut di Instagram. Namun, ketika ia meluncurkan buku, hanya beberapa ratus eksemplar saja yang terserap. Sebuah organisasi tarekat bisa saja memiliki jutaan anggota, tetapi saat mereka menggelar pertemuan tahunan, hanya beberapa saja buku tentangnya yang terjual. Dalam istilah Malhotra, “Buku adalah latar, bukan hal utama.”

Baca juga: Indonesia Jadi Focus Country pada Istanbul Publishing Fellowship 2026

Foto: Instagram @prabowo

Disrupsi teknologi dan paparan pandemi Covid-19 membawa buku Indonesia pada situasi baru yang tak pernah ada sebelumnya. Di India, jumlah 3.000 eksemplar per judul lebih baiklah daripada Indonesia, walaupun masih di bawah angka Amerika Serikat yang–dikisahkan Rebecca F Kuang dalam novel Yellowface–berkisar 5.000-10.000 eksemplar untuk edisi perdana. Masyarakat Indonesia sekarang hanya mampu menyerap 1.000-1.500 eksemplar per judul buku pada cetak pertama atau setara dengan angka di Singapura yang jumlah penduduknya hanya berkisar 6 juta.

Berkaca pada Malaysia dan Vietnam, industri perbukuan bangkit saat pemimpin negeri menunjukkan kecintaan kepada buku. Perdana Menteri Malaysia adalah pengunjung tetap Kuala Lumpur International Book Fair. Dia bahkan pembelanja besar, biasa menjamu rakyatnya untuk membeli buku di pameran tersebut—tentu dengan dana APBN mereka. Di Vietnam, Perdana Menteri juga biasa berkunjung ke bookstreet yang ada di Hanoi maupun Ho Chi Minh City dan bahkan menjamu tamu negara di tempat tersebut.

Di Indonesia, perhatian dan kebijakan kepala negara terhadap buku kembali muncul dalam satu tahun terakhir ini, tetapi implementasi di level pelaksana pemerintahan menunjukkan beratnya tingkat kebingungan. Tata kelola perbukuan centang perenang. Tata niaga buku untuk sekolah juga tak mendukung kesinambungan usaha penerbitan. Di kalangan wakil rakyat, malah ada persepsi bahwa penerbitan adalah industri yang telah kehilangan relevansi. Sunset.

Tumne na jane kya, sapne dikaaye …. Kya haron hai, kuch kuch hota hai.

Tanpa sadar kauberi aku mimpi …. Apa yang harus kulakukan, sesuatu telah terjadi. []

Baca juga: Rapat Kerja PP IKAPI 2026 untuk Perkuat Organisasi dan Tingkatkan Profesionalitas

Pada 5 Februari 2026, Pengurus Pusat (PP) Ikapi melaksanakan rapat kerja (raker) dengan agenda utama pemaparan program kerja tahun 2026. Dalam sambutannya, Ketua Umum Ikapi Arys Hilman menyampaikan bahwa sejak pelantikan PP Ikapi periode 2025-2030 pada Desember 2025, “pekerjaan” pengurus sudah padat. Mulai dari audiensi dan pertemuan dengan berbagai lembaga/instansi, LSP Litera Ikapi yang sudah dalam tahap akhir mendapatkan lisensi dari BNSP, meeting dengan asosiasi penerbit regional dan internasional, hingga tawaran kerja sama dan kolaborasi dari beragam pihak.

Maka, raker sangat penting untuk menyiapkan Ikapi menghadapi kondisi perbukuan Indonesia. Pengurus semua bidang perlu memaparkan program kerja selama tahun 2026 yang kemudian akan disampaikan pada Konferensi Kerja Ikapi.

Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan Pusat Ikapi Udanarto Pudji Ludwinto, mengingatkan PP Ikapi untuk memperbanyak komunikasi dengan pengurus dan anggota Ikapi di berbagai daerah. Pak Win, panggilan akrabnya, juga meminta LSP Litera Ikapi dan Alinea segera bergerak melakukan pelatihan dan sertifikasi.

PP IKAPI periode 2025-2030 diwarnai wajah-wajah baru yang sebagian besar kalangan muda, seperti Dian Andiani, M. Ghazzian Afif, Angga Dimas Pershada, Prita Kusuma, dan Nathalie Indry. Pada raker tersebut, mereka memaparkan program-program kerja sesuai dengan bidang masing-masing.

Beberapa program utama PP Ikapi antara lain Indonesia International Book Fair, rencana pelatihan bidang penerbitan buku melalui Alinea—lembaga pelatihan milik Ikapi, sertifikasi sesuai skema melalui LSP Litera Ikapi, sosialisasi dan pelatihan terkait pelanggaran hak cipta, riset lanskap industri penerbitan, serta memperbanyak penjualan hak cipta melalui Borobudur Agency—agensi naskah di bawah Ikapi.

Dalam penutup raker, Sekretaris Umum PP Ikapi, Wahyu Rinanto menyampaikan pentingnya sinergi antarbidang dalam kepengurusan, perlunya segera merapikan dan memperbaiki sistem keorganisasian, serta melaksanakan program kerja secara profesional. [Humas Ikapi]

Baca juga: BNSP Lakukan Penyaksian Uji (Witness) terhadap LSP Litera Ikapi
Baca juga: Indonesia Jadi Focus Country pada Istanbul Publishing Fellowship 2026

Ketua Turkish Press and Publishers Copyright & Licensing Society, Halil Celik seperti dikutip dari Anadolu Agency, menjelaskan bahwa sejak 2021 panitia menerapkan konsep “negara fokus” guna memperkuat hubungan langsung dan berkelanjutan antara penerbit Turkiye dan negara mitra. Melalui pendekatan ini, struktur pasar, profil pembaca, saluran distribusi, serta regulasi hak cipta negara fokus dapat dianalisis secara mendalam.

Indonesia dinilai memiliki posisi strategis dengan populasi sekitar 280 juta jiwa, pasar penerbitan yang terus berkembang, serta keragaman budaya yang kuat di kawasan Asia Pasifik.

Menurut Celik, Indonesia juga memiliki pasar domestik yang besar dengan satu bahasa resmi, bahasa Indonesia, serta kekuatan signifikan di bidang penerbitan pendidikan, anak dan remaja, serta keagamaan.

Baca juga: Pelantikan Pengurus Pusat IKAPI 2025-2030

IPF yang tahun ini memasuki penyelenggaraan ke-11, merupakan program profesional yang mempertemukan penerbit lokal Turkiye serta internasional. Tujuan utama IPF adalah membawa karya berbahasa Turki ke panggung global, melalui penerjemahan karya-karya dalam bahasa Turki ke berbagai bahasa dunia serta menjadikan Istanbul sebagai poros perdagangan hak cipta.

Setiap tahun Panitia IPF yang didukung oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Turkiye memberikan fellowship (dukungan) kepada penerbit, penulis, agensi naskah, dan pekerja kreatif lainnya dalam bidang penerbitan, untuk hadir pada IPF.

Sebagai focus country IPF tahun, Panitia IPF menghadirkan 14 penerbit/agensi naskah dari Indonesia, yakni Gorga Publisher, Gramedia International, Gramedia Pustaka Utama, Literasia Creativa, KBM App for Kids, Kepustakaan Populer Gramedia, Kreatifada, m&c, Mekar Cipta Lestari (MCL Publisher), Borobudur Agency, Mizan Publishing, Noura Publishing, Marjin Kiri, dan GTS Literanesia Adabi. Selama tiga hari, para penerbit Indonesia akan melakukan pertemuan B2B untuk saling mengenalkan buku/produk kepada peserta lain dan bertukar hak cipta.

Selain itu, penerbit Indonesia diberi kesempatan mengisi sesi seminar penerbitan yang diwakili oleh Wedha Stratesti Yudha (Wakil Ketua Umum IKAPI Bidang Kerja Sama dan Hubungan Internasional) dan Yani Kurniawan (Literasia Creativa) sebagai narasumber pada 11 Februari 2026. [Humas Ikapi]

Baca juga: Badan Bahasa Ajak IKAPI Berkolaborasi Dalam Penerbitan Buku Anak

Prof. Lamhot Parulian Manalu mengenalkan Lembaga Akreditasi Penerbit Ilmiah (LAPI) sebagai salah satu proyek yang dikelola oleh PPI, tepatnya di bawah PT Apseri Solusi Prima. Prof. Lamhot menyampaikan bahwa LAPI-PPI berperan sebagai lembaga akreditasi yang bertujuan mendorong standardisasi, etika, dan peningkatan kualitas penerbitan.

Tantangan utama LAPI-PPI saat ini adalah belum meratanya kualitas penerbit dan lemahnya pemahaman etika penerbitan. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan yang sistematis seperti pendampingan teknis, pelatihan editor dan pengelola penerbitan, serta penguatan sistem penerbitan yang profesional. IKAPI dipandang sebagai mitra strategis untuk hal tersebut.

Ketua Umum IKAPI menyampaikan apresiasi atas inisiatif LAPI-PPI dalam upaya membangun kerja sama. Arys Hilman mengatakan bahwa IKAPI memiliki kepentingan yang sama dalam menjaga mutu penerbit, termasuk penerbit ilmiah, mengingat anggota IKAPI juga banyak yang bergerak dalam bidang penerbitan buku dan jurnal ilmiah.

Wakil Ketua Umum IKAPI Bidang Kebijakan Perbukuan, Remon Agus, menambahkan bahwa pembinaan penerbit perlu bersifat praktis dan solutif, serta tidak hanya menekankan aspek regulasi, tetapi juga kebutuhan nyata di lapangan. Ia juga menyatakan kesiapan untuk membantu sosialisasi program LAPI-PPI kepada anggota dengan sebelumnya perlu kejelasan mekanisme kerja sama dan alur komunikasi.

Dalam kesempatan itu Hafidz didampingi oleh Drs. Imam Budi Utomo, M.Hum (Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra), Hidayat Widiyanto, S.S., M.P.d. (Kepala Bidang Peningkatan dan Penguatan Literasi), Dr. Adi Budiwiyanto, S.S., M.Hum. (Kepala Bidang Fasilitasi dan Advokasi Bahasa dan Sastra), serta Dr. Iwa Lukmana, M.A. (Kepala Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra).

Selain penerbitan buku, Hafidz juga mengajak kerja sama dalam bimbingan teknis (bimtek) menulis dan program Badan Bahasa lainnya seperti Mudik Asyik Baca Buku–yang sudah dilakukan dalam dua tahun belakangan. Hafidz juga memaparkan program-program Badan Bahasa seperti peningkatan literasi bahasa dan sastra melalui KBBI, ensiklopedia, tesaurus, kamus idiom, dan peribahasa; pelestarian bahasa daerah dengan menerbitkan komik dan cerita bergambar terkait daerah-daerah di Indonesia; pengembangan korpus bahasa; serta penerbitan novel-novel yang berkisah tentang kehidupan di daerah 3T.

Ketua Umum Ikapi, Arys Hilman Nugraha, menyambut baik tawaran kerja sama tersebut. Menurut Arys yang didampingi pengurus yakni Wahyu Rinanto, Mappa Tutu, Remon Agus, dan Kusuma Parahita, literasi (khususnya untuk anak-anak) memang menjadi salah satu perhatian IKAPI.

Namun, Arys menambahkan bahwa pembudayaan kebiasaan membaca penting dilakukan agar membaca bisa menjadi sebuah gaya hidup. Saat ini minat baca di kalangan masyarakat ada, tetapi kebiasaannya belum ada. Oleh karena itu, Arys berharap masyarakat Indonesia makin gemar membaca dan menjadi kultur agar industri penerbitan tumbuh pesat.

Kedua belah pihak merencanakan pertemuan lanjutan untuk membicarakan peluang kerja sama dan kolaborasi lebih detail. Dalam kesmepatan tersebut, Arys juga sempat mengisi siniar pada channel Bincang Bahasa. [Humas Ikapi]

Baca juga: BNSP Lakukan Penyaksian Uji (Witness) terhadap LSP Litera Ikapi
Baca juga: Arys Hilman Nugraha Kembali Pimpin IKAPI