Pekanbaru – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau terus memperkuat kinerja pembinaan hukum dengan mengikuti Rapat Peningkatan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) secara daring, Kamis (30/4/2026). Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam mengevaluasi capaian kinerja sekaligus menyusun langkah perbaikan ke depan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut bersama Kepala Divisi P3H. Keterlibatan ini menunjukkan komitmen Kanwil Kemenkum Riau dalam mendukung peningkatan kualitas pembinaan hukum serta memastikan capaian kinerja berjalan selaras dengan target nasional.

Rapat dibuka oleh Sekretaris BPHN, Mohamad Aliamsyah, yang menekankan pentingnya forum ini sebagai sarana mendapatkan masukan konstruktif guna meningkatkan kinerja organisasi. Evaluasi dilakukan terhadap capaian kinerja Triwulan I sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi di wilayah.

Arahan strategis juga disampaikan oleh Kepala BPHN, Min Usihen, yang menegaskan bahwa penilaian kinerja Kantor Wilayah harus mengacu pada perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Ia juga menekankan pentingnya kesesuaian standar pelaporan sebagai bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja.

Dalam forum tersebut, para kepala pusat di lingkungan BPHN memaparkan mekanisme pelaporan kinerja secara rinci. Hal ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman seluruh satuan kerja, sehingga pelaporan yang dilakukan lebih sistematis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sesi diskusi berlangsung interaktif dengan melibatkan seluruh kantor wilayah, termasuk Kanwil Kemenkum Riau. Berbagai masukan dan pengalaman lapangan dibahas bersama sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembinaan hukum di masing-masing daerah.

Melalui partisipasi aktif ini, Kepala Kanwil Kemenkum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, menegaskan dukungannya terhadap upaya peningkatan kinerja pembinaan hukum secara nasional. Ia berharap hasil evaluasi ini dapat segera ditindaklanjuti di tingkat wilayah, sehingga mampu mendorong pelayanan hukum yang lebih optimal dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Pekanbaru – Upaya memperkuat kualitas regulasi daerah kembali dilakukan melalui rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Rokan Hulu yang digelar secara hybrid di Ruang Rapat Pokja II Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau dan melalui Zoom Meeting, Kamis (30/4/2026). Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memastikan setiap produk hukum daerah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mampu mendukung tata kelola keuangan daerah yang lebih akuntabel.

Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), perwakilan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Biro Hukum Provinsi Riau, serta para Perancang Peraturan Perundang-undangan dari pusat dan daerah. Kehadiran lintas sektor ini memperkuat proses pembahasan baik dari sisi teknis maupun substansi regulasi yang diharmonisasikan.

Dalam pembukaan rapat, Kepala Divisi P3H menegaskan bahwa harmonisasi merupakan tahapan krusial dalam pembentukan peraturan daerah. Melalui proses ini, dilakukan penyelarasan substansi untuk mencegah terjadinya tumpang tindih regulasi, sekaligus memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan dapat berjalan efektif, efisien, dan sejalan dengan ketentuan hukum nasional.

Adapun tiga Ranperda yang dibahas dalam kegiatan ini seluruhnya berkaitan dengan penyertaan modal daerah, yakni kepada PT Bank Perekonomian Rakyat Daerah Rokan Hulu, PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda), serta Perusahaan Umum Daerah Rokan Hulu Jaya. Ketiga regulasi ini dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung penguatan struktur pembiayaan daerah serta optimalisasi pengelolaan aset pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil pembahasan, secara umum substansi Ranperda telah sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun demikian, masih diperlukan penyempurnaan dari sisi teknik penyusunan agar selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Diskusi berlangsung konstruktif dan interaktif dengan berbagai masukan teknis dari tim perancang guna menyempurnakan kualitas regulasi. Seluruh pihak sepakat bahwa Ranperda tersebut dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya dengan memperhatikan perbaikan yang telah disepakati, sehingga mampu memberikan kepastian hukum serta mendukung visi pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Meskipun tidak mengikuti seluruh rangkaian secara langsung, keterlibatan aktif jajaran Divisi P3H mencerminkan komitmen kuat dalam mengawal proses harmonisasi regulasi daerah, sebagai bagian dari upaya mewujudkan sistem hukum yang tertib, sinkron, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Pekanbaru – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau terus berupaya meningkatkan kualitas penyusunan regulasi daerah melalui partisipasi dalam kegiatan pendalaman materi bagi perancang peraturan perundang-undangan. Kegiatan yang mengangkat tema implementasi Peraturan Menteri Hukum Nomor 40 Tahun 2025 ini dilaksanakan secara virtual pada Kamis (30/4/2026).

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, memberikan dukungan penuh terhadap keikutsertaan jajaran dalam kegiatan tersebut. Meski dilaksanakan secara daring, keterlibatan Kepala Kanwil bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum serta para perancang menjadi bentuk komitmen dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang legislasi.

Dalam kegiatan ini, peserta mendapatkan pemahaman mendalam terkait implementasi pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada). Materi ini menjadi penting dalam mendukung penilaian Anugerah Legislasi Daerah (ALD) yang menitikberatkan pada kualitas produk hukum daerah.

Narasumber menjelaskan bahwa penilaian ALD tidak hanya dilihat dari kelengkapan administrasi, tetapi juga dari kualitas substansi dan teknik penyusunan peraturan. Hal ini mencakup kesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta ketepatan dalam penyusunan norma hukum yang jelas dan aplikatif.
Selain itu, peserta juga dibekali pemahaman teknis terkait mekanisme pengisian dan pengunggahan data pada aplikasi ALD. Proses verifikasi yang sistematis menjadi salah satu kunci dalam memastikan validitas data serta mendukung transparansi dalam penilaian.

Kegiatan semakin dinamis dengan adanya sesi diskusi interaktif yang membahas berbagai kendala teknis dan substantif di lapangan. Diskusi ini menjadi wadah penting untuk menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah dalam proses harmonisasi regulasi.

Melalui keikutsertaan ini, Kanwil Kemenkum Riau menegaskan komitmennya dalam mendorong peningkatan kualitas produk hukum daerah. Kepala Kanwil, Rudy Hendra Pakpahan, melalui dukungan dan partisipasi aktif jajaran, berharap hasil dari kegiatan ini dapat diimplementasikan secara nyata guna menghasilkan regulasi daerah yang lebih berkualitas, harmonis, dan berdaya guna bagi masyarakat.

Pekanbaru – Upaya memperluas akses keadilan bagi masyarakat terus diperkuat melalui kolaborasi antara Pengadilan Tinggi Riau dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau dalam peningkatan pelayanan konsultasi hukum dan pendampingan mediasi berbasis digital. Kegiatan yang dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Riau ini dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, sebagai bentuk komitmen memperkuat sinergi antar lembaga penegak hukum.

Kegiatan diawali dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Pengadilan Tinggi Riau dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau tentang peningkatan layanan konsultasi hukum dan pendampingan mediasi bagi paralegal dan peacemaker. Kolaborasi ini mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi Tuanku Online V2 sebagai layanan bantuan hukum online serta SI-BAPAK (Sistem Informasi Posbankum Berdampak) sebagai sarana penguatan layanan Posbankum.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan sesi dialog interaktif dalam program PRIMA “Pengadilan Tinggi Riau Menyapa” yang mengangkat tema kolaborasi Pengadilan Tinggi Riau dan Kanwil Hukum Riau dalam peningkatan layanan hukum berbasis digital. Dialog ini menjadi ruang strategis untuk berbagi gagasan, memperkuat integrasi layanan, serta mendorong peran aktif paralegal dalam memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat.

Melalui sinergi ini, diharapkan layanan konsultasi hukum dan mediasi dapat semakin mudah diakses, cepat, dan tepat sasaran, sekaligus memperkuat peran Posbankum Desa/Kelurahan sebagai garda terdepan dalam memberikan layanan hukum yang inklusif dan berdampak bagi masyarakat.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah konkret dalam menghadirkan layanan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat. Ia menekankan bahwa digitalisasi layanan melalui Tuanku Online V2 dan SI-BAPAK bukan hanya mempermudah akses, tetapi juga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelayanan hukum di tingkat akar rumput.

Lebih lanjut, sinergi antara Pengadilan Tinggi Riau dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau diharapkan mampu memperkuat peran paralegal dan peacemaker sebagai ujung tombak penyelesaian permasalahan hukum di masyarakat. Dengan dukungan sistem yang terintegrasi, proses konsultasi hukum dan pendampingan mediasi dapat dilakukan secara lebih cepat, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam mendorong reformasi layanan hukum yang berorientasi pada masyarakat, khususnya dalam memperluas jangkauan layanan Posbankum Desa/Kelurahan. Melalui inovasi berbasis teknologi dan kolaborasi lintas lembaga, diharapkan terwujud pelayanan hukum yang lebih inklusif, responsif, dan berdampak nyata bagi masyarakat di Provinsi Riau.

Pekanbaru – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang kebijakan melalui partisipasi dalam Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) bertema “Akselerasi Peran Analis Kebijakan dalam Mendorong Kebijakan Daerah yang Adaptif”. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kalimantan Timur dan diikuti secara daring pada Kamis (30/4/2026).

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, memberikan dukungan penuh terhadap keikutsertaan jajaran dalam kegiatan tersebut. Meskipun tidak hadir secara langsung, partisipasi melalui Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) dan jajaran Kanwil menjadi bentuk keterlibatan aktif dalam memperkuat kualitas kebijakan di tingkat wilayah.

Dalam forum tersebut, peserta mendapatkan penguatan pemahaman terkait konsep dan metode analisis kebijakan. Narasumber dari Lembaga Administrasi Negara, Rustan Amarullah, menjelaskan bahwa analisis kebijakan merupakan proses sistematis dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi kebijakan publik guna menghasilkan rekomendasi yang tepat dan solutif.

Ia juga memaparkan berbagai pendekatan analisis kebijakan, mulai dari model rasional hingga analisis kebijakan kritis. Selain itu, peserta dikenalkan dengan indikator penilaian kebijakan menurut William N. Dunn, seperti efektivitas, efisiensi, pemerataan, hingga responsivitas, yang menjadi acuan dalam mengukur kualitas kebijakan publik.

Pada sesi berikutnya, narasumber Saipul dari Universitas Mulawarman menjelaskan pentingnya penyusunan policy brief sebagai dokumen ringkas yang memuat analisis isu kebijakan. Policy brief dinilai sebagai alat komunikasi strategis yang mampu menyajikan rekomendasi kebijakan secara jelas, singkat, dan mudah dipahami oleh pengambil keputusan.

Peserta juga memperoleh pemahaman mengenai sistematika penyusunan policy brief, mulai dari ringkasan eksekutif hingga rekomendasi kebijakan. Materi ini menjadi bekal penting bagi analis kebijakan dalam menyusun dokumen yang aplikatif dan berbasis data.
Melalui kegiatan ini, jajaran Kanwil Kemenkum Riau menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik yang adaptif dan berbasis bukti. Kepala Kanwil, Rudy Hendra Pakpahan, melalui dukungan dan partisipasi tidak langsung, terus mendorong peningkatan kompetensi analis kebijakan sebagai bagian dari upaya menghadirkan kebijakan yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran bagi masyarakat.

Berani Jujur, Hebat!
Tolak segala bentuk korupsi & gratifikasi.
Integritas dimulai dari diri sendiri. ⚖️
•
•
•
"𝙄𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙨𝙞 𝙎𝙚𝙡𝙚𝙣𝙜𝙠𝙖𝙥𝙣𝙮𝙖 𝙠𝙡𝙞𝙠 𝙡𝙖𝙢𝙖𝙣 :
𝙝𝙩𝙩𝙥𝙨://𝙧𝙞𝙖𝙪.𝙠𝙚𝙢𝙚𝙣𝙠𝙪𝙢.𝙜𝙤.𝙞𝙙/

#NyamanBersama #KitaMulaiCaraBaru
#KemenkumRiau #RiauBedelau
#KementerianHukum #LayananHukumMakinMudah #RudyHendraPakpahan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau mengikuti kegiatan Pelatihan Mediator yang diselenggarakan oleh P4M (Pusat Pelatihan Pengembangan Pendayagunaan Mediasi) pada Rabu, 29 April 2026 di Hotel Grand Mercure Harmoni Jakarta. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efektif dan berkeadilan.

Kegiatan ini diikuti oleh jajaran Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau dengan menghadirkan narasumber Arief Rachman, S.H., M.Hum dari P4M. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Bapak Rudy Hendra Pakpahan, turut memberikan dukungan dan arahan sebagai bentuk komitmen dalam penguatan kompetensi mediator di lingkungan Kantor Wilayah.

Dalam kegiatan ini, peserta mendapatkan materi terkait persiapan teknis perundingan mediasi yang meliputi penentuan waktu dan tempat, penyiapan ruang mediasi yang netral dan kondusif, penjadwalan sesi, serta penyiapan dokumen pendukung. Hal ini bertujuan untuk memastikan proses mediasi berjalan secara tertib, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, peserta juga dibekali dengan strategi mediasi yang mencakup identifikasi isu utama, penyusunan alur pembahasan, serta teknik komunikasi dalam menghadapi dinamika konflik. Pendekatan mediasi P4M menekankan pentingnya akuntabilitas, dokumentasi yang baik, serta kepatuhan terhadap kode etik mediator dalam setiap tahapan proses mediasi.

Pelatihan ini menekankan bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga kesiapan psikologis para pihak serta kemampuan mediator dalam menciptakan suasana yang kondusif. Dengan demikian, proses mediasi diharapkan mampu menghasilkan solusi yang saling menguntungkan (win-win solution) dan menjaga hubungan baik antar pihak.

Kegiatan ditutup dengan penyampaian kesan dan pesan dari panitia serta peserta, dilanjutkan dengan pemberian sertifikat pelatihan dan sesi foto bersama. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan tertib dan lancar.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kompetensi mediator di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau semakin meningkat, sehingga mampu memberikan kontribusi dalam penyelesaian sengketa secara damai, profesional, dan berintegritas.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau di bawah kepemimpinan Kepala Kantor Wilayah, Rudy Hendra Pakpahan, melaksanakan kegiatan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melalui Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Rabu, 29 April 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat identifikasi potensi Indikasi Geografis (IG) di wilayah Provinsi Riau serta mendukung pencapaian target Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Program Kekayaan Intelektual Tahun 2026.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Yuliana Manulang, bersama jajaran, serta perwakilan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yaitu Sekretaris Bidang Tim Kerja Pemanfaatan, Utilisasi, dan Pengawasan, Idris. Koordinasi ini menjadi bagian dari komitmen Kantor Wilayah dalam menjalankan arahan pimpinan untuk memperkuat layanan Kekayaan Intelektual di daerah.

Dalam pertemuan tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau menyampaikan hasil identifikasi awal terhadap empat potensi Indikasi Geografis prioritas, yaitu Nanas Mahkota Siak, Tenun Siak, Talas Ungu Sinaboi, dan Belacan Rokan Hilir. Keempat komoditas ini dinilai memiliki karakteristik khas, reputasi daerah, serta keterkaitan faktor geografis yang kuat sehingga berpotensi untuk didaftarkan sebagai Indikasi Geografis.

Selain itu, disampaikan pula berbagai langkah yang telah dilakukan, antara lain koordinasi dengan pemerintah daerah, identifikasi komunitas produsen atau pemohon, serta inventarisasi dokumen pendukung untuk penyusunan dokumen deskripsi Indikasi Geografis. Upaya ini merupakan bentuk tindak lanjut arahan Kepala Kantor Wilayah dalam mendorong percepatan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual di wilayah.

Menanggapi hal tersebut, pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menyampaikan apresiasi atas langkah proaktif Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau. Dukungan teknis akan diberikan, terutama dalam penyusunan dokumen deskripsi, pemenuhan persyaratan administrasi, serta penguatan pemahaman mekanisme pengajuan Indikasi Geografis kepada pemerintah daerah dan komunitas terkait.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam mendorong percepatan pendaftaran Indikasi Geografis. Hal ini sejalan dengan komitmen Kepala Kantor Wilayah dalam meningkatkan pelindungan produk unggulan daerah serta memperkuat daya saing wilayah berbasis potensi lokal.

Pekanbaru – Kementerian Hukum menyelenggarakan kegiatan Analisis dan Evaluasi (Anev) Kinerja B04 Tahun 2026 sebagai langkah strategis dalam memantau capaian kinerja serta mempercepat pelaksanaan program prioritas di seluruh satuan kerja. Kegiatan yang dilaksanakan pada Rabu (29/4/2026) ini membahas berbagai agenda penting, mulai dari capaian Perjanjian Kinerja, isu-isu aktual percepatan layanan, hingga tindak lanjut hasil pemeriksaan dan penguatan tata kelola organisasi.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, mengikuti kegiatan ini secara langsung melalui Zoom Meeting bersama Kepala Divisi P3H, pejabat administrator, serta pejabat fungsional sebagai bentuk komitmen dalam mendukung peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Dalam kegiatan tersebut, dipaparkan capaian reformasi birokrasi yang menunjukkan tren positif dengan indeks sementara tahun 2025 mencapai 91,77, serta penekanan terhadap pentingnya pemenuhan data dukung kinerja, percepatan realisasi anggaran, dan optimalisasi capaian output.

Selain itu, Anev juga menyoroti berbagai isu strategis, seperti peningkatan kualitas layanan Pos Bantuan Hukum, penguatan indikasi geografis, pelaksanaan pemeriksaan notaris, harmonisasi peraturan daerah, hingga tindak lanjut temuan BPK dan Inspektorat Jenderal sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas dan pengawasan internal.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh satuan kerja, termasuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, dapat semakin meningkatkan sinergi, ketepatan pelaporan kinerja, serta konsistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berintegritas.

Dalam rangka pengembangan kompetensi ASN, Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Balai Pelatihan Hukum Semarang menyelenggarakan webinar :

📅 Kamis, 30 April 2026
⏰ Pukul 09.00 WIB – selesai
📍 Zoom Meeting & Live Streaming YouTube

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari KemenPANRB, Biro SDM Kementerian Hukum, serta Badan Strategi Kebijakan.

Mari tingkatkan kompetensi dan profesionalisme sebagai ASN yang adaptif di era digital.

Pekanbaru – Upaya memperkuat koordinasi dan sinergi antarinstansi terus dilakukan melalui kunjungan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Riau beserta jajaran ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau pada Rabu (29/4/2026). Pertemuan yang berlangsung di Ruang Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau ini menjadi momentum strategis dalam mempererat hubungan kerja lintas unit di lingkungan koordinasi bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, menerima langsung kunjungan tersebut didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, serta Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum. Kehadiran jajaran pimpinan ini menunjukkan komitmen bersama dalam membangun kolaborasi yang solid.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin selama ini serta menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah Riau. Sinergi yang baik dinilai menjadi kunci dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan optimal.

Selain itu, dibahas pula harapan ke depan agar kolaborasi yang telah terbangun dapat terus diperkuat melalui komunikasi yang intensif dan dukungan antarunit kerja. Hal ini penting untuk memastikan setiap program dan kebijakan dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan bahwa Kantor Wilayah Ditjen PAS Riau saat ini telah menempati kantor tersendiri di Gedung Rupbasan Pekanbaru, sebagai bagian dari penguatan kelembagaan dan optimalisasi pelaksanaan tugas di bidang pemasyarakatan.

Pertemuan berlangsung hangat, penuh keakraban, dan konstruktif, dengan berbagai masukan yang disampaikan untuk mendukung peningkatan kinerja masing-masing instansi. Suasana ini mencerminkan komitmen kuat dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi berkelanjutan di wilayah Riau.